KOMA.ID, JAKARTA – Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi pada Juni 2026 berpotensi menjadi persoalan serius apabila beriringan dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hasanuddin, lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau sekitar 32 persen terjadi pada saat masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, sehingga berisiko memengaruhi daya beli dan meningkatkan biaya hidup.
“Bagi masyarakat, kenaikan BBM bukan sekadar angka di papan SPBU, melainkan ancaman terhadap daya beli dan stabilitas ekonomi rumah tangga,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi barang yang pada akhirnya memengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat.
Di sisi lain, Hasanuddin menyoroti berbagai persoalan yang membayangi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digagas sebagai investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia itu, kata dia, kini menghadapi tantangan serius terkait tata kelola dan kepercayaan publik.
Hasanuddin mencatat adanya proses hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Selain itu, Ombudsman RI juga sebelumnya telah mengingatkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Berbagai temuan tersebut memperkuat persepsi publik bahwa tata kelola program yang menyerap anggaran besar negara masih membutuhkan perbaikan yang serius,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau kelemahan administrasi, tetapi juga menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ketika publik diminta memahami kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi, mereka pada saat yang sama menyaksikan berbagai persoalan dalam pengelolaan program strategis pemerintah,” katanya.
Hasanuddin mengingatkan bahwa kombinasi antara tekanan ekonomi akibat kenaikan BBM dan polemik tata kelola MBG perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia menilai gejolak sosial umumnya tidak muncul akibat satu faktor tunggal, melainkan akumulasi berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Sejarah menunjukkan bahwa gejolak sosial jarang muncul karena satu faktor tunggal. Lebih sering, gejolak lahir dari akumulasi tekanan ekonomi, ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan tertentu, terutama apabila proses penegakan hukum menyentuh kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Jika proses penegakan hukum menyentuh kepentingan kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, tidak tertutup kemungkinan muncul upaya untuk memperkeruh suasana, membangun narasi yang memecah belah, atau memanfaatkan keresahan publik guna menciptakan instabilitas,” kata Hasanuddin.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu merespons situasi tersebut tidak hanya dengan menjelaskan alasan kenaikan BBM atau memberikan klarifikasi terkait MBG, tetapi juga menunjukkan komitmen melalui penegakan hukum yang transparan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar ruang bagi spekulasi, disinformasi, dan upaya-upaya yang dapat memperkeruh keadaan menjadi semakin sempit,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini bukan semata kenaikan harga BBM maupun polemik MBG, melainkan menjaga kepercayaan publik.
“Pada akhirnya, ancaman terbesar bukan hanya kenaikan BBM ataupun persoalan MBG itu sendiri. Ancaman terbesar adalah terkikisnya kepercayaan publik,” pungkasnya.
