KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi ujian besar menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di internal pemerintahan menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet.
Dalam keterangannya, Hari mengaitkan berbagai polemik yang terjadi, termasuk di Badan Gizi Nasional (BGN) dan aparat penegak hukum (APH), dengan pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya mengenai ungkapan “ikan busuk dari kepala”.
“Ikan busuk dari kepala dan ini buktinya hari ini. Kasus BGN kasus APH jadi bukti. Artinya, sebentar lagi 2 tahun nih pemerintahannya Prabowo, pilihannya adalah reshuffle kabinet atau Prabowo akan terhempas,” kata Hari.
Ia menilai kondisi tersebut merupakan ujian bagi para pembantu Presiden dalam menerjemahkan dan melaksanakan arahan kepala negara.
“Itu kan sebetulnya sebuah ujian bagi kabinetnya mampu tidak mempraktikkan atau menyambut apa yang diutarakan presiden,” ujarnya.
Hari juga menyinggung dinamika politik di sekitar Istana. Ia mengatakan berbagai pemberitaan media selama ini telah memunculkan pembahasan mengenai keberadaan sejumlah kelompok yang disebut memiliki pengaruh di lingkungan Presiden.
“Hari ini kalau bicara umum siapa sih faksi di presiden yg legal di presiden, media sudah mengungkap kok, ada kelompoknya Sjafrie, ada kelompoknya Dasco adidas orang menyebutnya anak didik Dasco, kapolda kader politik Dasco, BINDA binaan Dasco, itu sering disebut di media. Belum lagi Hambalang Boys, ada lagi kelompok Kemang yang kita sebut adiknya sendiri kan. Terus apakah orang-orang ini yang banyak bermanuver,” ucapnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Hari Purwanto mengenai dinamika politik yang berkembang dan mengacu pada berbagai narasi yang menurutnya telah muncul di media.
Selain itu, Hari menilai DPR perlu menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal, baik sebagai lembaga pengawas, legislasi, maupun anggaran.
Menurutnya, berbagai pidato Presiden juga merupakan bagian dari strategi untuk memperoleh dukungan publik terhadap agenda pemerintah.
“Saya lihat DPR sekarang ini sebagai fungsi pengawas, sebagai legislasi, sebagai anggaran. Artinya pidato presiden adalah sebuah strategi yang diutarakan keluar agar dia juga mendapat dukungan publik. Persoalan siapa yg memantik siapa yang memantik menjelekkan presiden saya pikir itu juga bagian dari 4 orang yang ada di lingkaran presiden sendiri yang sekarang ini media sebut,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Hari kembali menegaskan bahwa berbagai persoalan hukum yang muncul saat ini menurutnya menjadi pembuktian atas peringatan Presiden mengenai pentingnya pembenahan internal pemerintahan.
“Jadi persoalan hukum yang presiden bicara dari awal ikan busuk dari kepala ini terbukti. Artinya jangan main-main dengan saya, saya akan buka semua, silakan publik mengawasi,” pungkasnya.
