KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, meminta Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi terhadap jajaran Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyusul polemik formasi tempat duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Taklimat Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Habib Syakur, tata letak tempat duduk dalam sidang kabinet tersebut memunculkan persepsi negatif di ruang publik karena menempatkan Wakil Presiden pada posisi yang dinilai tidak lazim.
Kahar PBHI Kecam Istilah “Londo Ireng” dari Presiden Prabowo, Nilai Cederai Kebebasan Berekspresi
“Formasi sidang kabinet seperti itu selain tidak lazim dilakukan di Istana Negara, juga memberikan citra yang kurang baik. Seolah-olah Wakil Presiden diturunkan derajatnya karena duduk sejajar dengan para menteri, padahal secara hierarki kedudukan Wakil Presiden tetap berada satu tingkat dengan Presiden,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Ferry Koto: Rakyat Berharap Prabowo Tetap Punya Kesadaran seperti Saat Belum Menjadi Presiden
Ia menilai polemik tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, penyusunan formasi tempat duduk dalam acara kenegaraan biasanya telah melalui proses perencanaan yang matang.
Karena itu, Habib Syakur menduga terdapat kemungkinan adanya pihak tertentu di lingkungan Setneg yang sengaja membangun citra bahwa Wakil Presiden tidak memperoleh penghormatan yang semestinya.
YLBHI Kecam Ucapan “Londo Ireng” Prabowo, Muhammad Isnur: Kritik Bukan Pengkhianatan terhadap Negara
“Ada potensi bahwa di dalam Sekretariat Negara sedang ada yang memainkan politik pencitraan agar seolah-olah Wakil Presiden kurang dihargai atau bahkan sedang didzalimi, sehingga publik diarahkan untuk menyalahkan Presiden,” ujarnya.
Ia menambahkan, penempatan kursi tersebut diduga bukan semata-mata disesuaikan dengan kebutuhan podium atau teknis acara, melainkan telah mempertimbangkan dampak politik dan potensi gejolak opini di masyarakat.
Habib Syakur bahkan menduga apabila benar terdapat manuver semacam itu, tindakan tersebut tidak dilakukan secara individual.
“Kalau memang ada pihak di Setneg yang sedang melakukan manuver seperti itu, saya yakin bukan inisiatif sendiri. Sangat mungkin ada relasi kekuasaan dengan pihak tertentu yang sedang berseberangan dengan Presiden sehingga mencoba memainkan politik belah bambu,” katanya.
Menurutnya, pola tersebut dapat dibaca sebagai sinyal adanya pembangkangan politik dari oknum tertentu di lingkungan pemerintahan yang berpotensi mengganggu soliditas kabinet.
Ia pun mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak menganggap remeh persoalan tersebut. Menurut Habib Syakur, evaluasi internal perlu segera dilakukan untuk memastikan seluruh jajaran pemerintahan tetap bekerja dalam satu komando.
“Kalau Presiden tidak segera mengambil langkah strategis, situasinya bisa menjadi tidak baik. Apalagi pemerintahan sudah memasuki hampir dua tahun masa kepemimpinan dan berbagai kinerja kabinet masih menjadi sorotan publik,” ujarnya.
Habib Syakur menegaskan bahwa seluruh pembantu Presiden seharusnya fokus menjalankan agenda pemerintahan, bukan memiliki kepentingan politik sendiri yang berpotensi melemahkan kepemimpinan Presiden.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kekompakan di dalam pemerintahan. Tidak boleh ada pihak yang menjalankan agenda lain selain agenda Presiden demi kepentingan bangsa dan negara,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Taklimat Presiden pada hari Senin, 20 Juli 2026, ada yang tidak lazim di Istana Negara Jakarta. Pasalnya, Presiden dihadirkan dengan podium tunggal, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk sejajar dengan Menteri Koodinator (Menko).
Merespons hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perubahan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tersebut tidak memiliki makna khusus. Menurutnya, pengaturan tersebut dilakukan semata-mata untuk mendukung kebutuhan teknis selama jalannya rapat.
“Kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026.
Prasetyo menjelaskan Sidang Kabinet Paripurna tersebut merupakan rapat evaluasi pelaksanaan program pemerintah selama semester pertama. Dalam forum itu, Presiden Prabowo memberikan arahan mengenai percepatan program prioritas sekaligus memaparkan berbagai capaian pemerintahan selama sekitar 20 hingga 21 bulan terakhir.
Ia mengatakan tata letak ruang sidang disesuaikan agar Presiden lebih mudah menyampaikan paparan yang didukung data melalui teleprompter. Karena itu, posisi Presiden ditempatkan di bagian tengah ruangan sehingga susunan kursi peserta ikut mengalami penyesuaian.
Menurut Prasetyo, perubahan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden maupun isu mengenai kedudukan keduanya dalam pemerintahan.
“Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional semata-mata semua untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
