KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah sebagai “londo ireng” dalam pidato Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Fernando, pernyataan tersebut memperlihatkan sikap Presiden yang tidak terbuka terhadap kritik sekaligus berpotensi memperuncing hubungan pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat sipil.
“Pernyataan tersebut semakin menunjukkan bahwa Prabowo anti terhadap kritik yang diberikan terhadap pemerintahannya serta membuat permusuhan terhadap wartawan, pengamat dan LSM,” kata Fernando dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2026).
Fernando menilai penggunaan istilah “londo ireng” menambah daftar pernyataan kontroversial Presiden Prabowo. Ia mengaitkannya dengan sejumlah ungkapan yang sebelumnya juga menuai sorotan publik.
“Presiden Prabowo Subianto berulang kali melontarkan pernyataan yang provokatif dan permusuhan dengan menyampaikan narasi yang kurang pantas seperti: ndasmu dan bajingan,” ujarnya.
Ia berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan Prabowo.
“Semakin menunjukkan kualitas demokrasi di Indonesia dan terjadinya kemunduran pada pemerintahan Prabowo Subianto,” katanya.
Fernando juga mengingatkan agar Presiden mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik.
“Seharusnya Prabowo Subianto sadar bahwa pernyataannya tersebut berpotensi memecah-belah anak bangsa dan saling curiga antara satu dengan yang lain,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fernando menilai pernyataan tersebut kemungkinan berkaitan dengan kondisi politik pemerintahan yang menurutnya belum sepenuhnya kokoh.
“Mungkin saja hal tersebut sengaja dilontarkan oleh Prabowo karena sadar bahwa sampai saat ini pondasi kepemimpinannya masih rapuh dan belum kuat sehingga sangat begitu mengandalkan TNI,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan prajurit dan purnawirawan TNI di sektor sipil, termasuk penempatan pada jabatan pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
“Akibatnya terlalu banyak melibatkan TNI diranah sipil termasuk menempatkan para purnawirawan TNI pada jabatan pemerintahan dan BUMN,” kata Fernando.
Selain itu, ia berpendapat pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya berhasil membangun konsolidasi politik dengan seluruh elemen bangsa.
“Hampir dua tahun kepemimpinannya belum berhasil dan tuntas melakukan konsolidasi politik terhadap semua lembaga negara dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan dukungan secara penuh,” ujarnya.
Fernando menilai dukungan dari partai-partai politik yang berada di dalam koalisi pemerintahan juga belum sepenuhnya solid.
“Walaupun sebagian partai politik berkoalisi dalam pemerintahannya namun masih belum sepenuh hati karena para pimpinannya lincah seperti kancil yang masih mencari peluang lain untuk kepentingan pilpres 2029,” katanya.
Menurut Fernando, berbagai pernyataan Presiden belakangan ini justru berpotensi menambah pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
“Pernyataan Prabowo beberapa kali membuat musuh-musuh baru terhadap pemerintahannya. Sehingga sangat tidak menunjukkan sebagai pemimpin yang mengedepankan sikap negarawan, merangkul semua kalangan termasuk kelompok yang berseberangan dengan pemerintahannya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Fernando menyampaikan pandangannya mengenai prospek pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.
“Saya semakin ragu, bahwa pemerintahan Prabowo akan bertahan sampai 2029 dengan melihat caranya menggunakan kekuasaan dan memimpin Indonesia termasuk kinerja para pembantunya,” pungkasnya.
