Koma.id | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas nasib anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Pertemuan pada Senin siang itu menyoroti Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) periode 2026–2028.
Tito menjelaskan, total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai Rp100,1 triliun dalam tiga tahun. Khusus tahun ini, dana yang dialokasikan sebesar Rp39 triliun.
“Tadi membahas mengenai rencana induk bencana Sumatra periode 2026–2028, dalam 3 tahun anggarannya Rp100,1 triliun, kalau di tahun ini anggarannya Rp39 triliun,” ujarnya.
Dari anggaran tahun ini, Rp31,1 triliun telah disetujui Menkeu dan ditransfer ke sejumlah kementerian/lembaga. Rinciannya:
- Kementerian Pekerjaan Umum Rp21,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan sungai.
- Kemdikdasmen Rp4,1 triliun untuk rehabilitasi 4.992 sekolah rusak.
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp2,3 triliun untuk pembangunan hunian tetap.
- Kementerian Kesehatan Rp562 miliar untuk rehabilitasi puskesmas, RSUD, dan klinik.
- Kementerian Sosial Rp2,5 triliun untuk bantuan sosial tambahan bagi masyarakat terdampak.
Tito menekankan masih ada anggaran yang menunggu persetujuan Menkeu, terutama untuk empat kementerian/lembaga yang disebutnya “super prioritas”:
- Kementerian Pertanian Rp2,6 triliun untuk rehabilitasi sawah dan lahan pertanian.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp1,5 triliun untuk pemulihan tambak udang.
- Kementerian Agama Rp4,8 triliun untuk rehabilitasi pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah.
- Kementerian UMKM Rp600 miliar untuk pemulihan warung, kafe, dan usaha kecil terdampak.
“Mohon di-approve, memang ada masalah dokumen yang harus dilengkapi administrasi. Kalau bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan K/L tersebut dan di-transfer. Kalau sudah ditransfer maka saya sebagai Kepala Satgas bisa mendorong percepatan pemulihan,” tegas Tito.
