Koma.id — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan hingga kini belum ada informasi pasti mengenai minat pihak swasta untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir dan longsor pada bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan itu disampaikan Tito di Jakarta, Rabu (14/1/2026), saat menghadiri acara pelepasan taruna Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu percepatan penanganan dampak pascabencana Sumatera.
“Itu banyak informasi, bahwa katanya ada yang tertarik membeli lumpur, saya belum dapat informasi yang pasti,” ujar Tito saat diwawancarai wartawan.
Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya membersihkan endapan lumpur di sejumlah kabupaten/kota terdampak, karena material lumpur telah menimbulkan masalah serius di lokasi bencana. Menurut Tito, sungai di banyak kawasan telah mengalami pendangkalan parah akibat sedimen yang menumpuk, bahkan hampir sejajar dengan rumah warga.
Tito mengatakan pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan untuk memanfaatkan lumpur sebagai bantalan tanggul di tepi sungai guna memperkuat pertahanan terhadap banjir susulan. Namun, ia menegaskan bahwa klaim terkait pembelian lumpur oleh pihak swasta belum terverifikasi secara resmi.
Pernyataan Mendagri ini menanggapi isu yang beredar di media sosial dan platform berita daring beberapa waktu terakhir. Informasi tidak terverifikasi tersebut menyebutkan bahwa beberapa pihak swasta tertarik mengambil lumpur bekas banjir dari lokasi bencana untuk tujuan komersial tertentu. Tito menilai klaim tersebut perlu ditanggapi hati-hati sampai data konkret tersedia.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito juga memaparkan beberapa tantangan utama pemulihan di lapangan, termasuk masalah lumpur yang mengeras dan menyulitkan proses pembersihan, terutama di gang permukiman yang tidak bisa dijangkau alat berat.
Sementara itu, pemerintah pusat masih terus memobilisasi sumber daya dari sejumlah kementerian/lembaga serta TNI dan Polri untuk membantu proses pemulihan. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah mengerahkan ribuan taruna untuk penanganan dan pembersihan dampak banjir, termasuk pendampingan teknis di sektor perikanan dan tambak yang terdampak lumpur berat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari kementerian teknis maupun pihak swasta yang disebut memiliki minat terhadap pengambilan atau pengolahan lumpur pascabencana.
