Koma.id– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS). Pasalnya Forkopimda memegang peran krusial sebagai wadah sinergi antarpejabat strategis daerah guna menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Instruksi ini disampaikan Tito saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta. Ia menekankan bahwa
“Saya lihat ada tiga hal di daerah itu yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, politik, dan keamanan di daerah masing-masing. Satu adalah Forkopimda, karena forum semua pimpinan yang punya power, ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, itu sangat berpengaruh,” kata Tito
Kegiatan yang mengusung tema Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum ini juga menyoroti peran FKUB. Tito mengakui forum ini efektif mencegah eskalasi isu keagamaan, namun kendala anggaran masih membatasi gerak proaktifnya di lapangan.
“Pentingnya untuk membentuk tim penanganan konflik sosial, itu juga amanat dari Perpres, PP juga ada, ada undang-undang juga penanganan konflik sosial,” jelasnya.
Selain itu, Tito juga mendorong percepatan pembentukan TPKS di daerah yang belum memilikinya. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar imbauan, melainkan mandat regulasi yang mengikat. Hal inimerujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
