Koma.id– Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, mewanti-wanti masa depan kepemimpinan nasional menjelang Pemilu 2029. Pasalnya hingga saat ini belum terlihat langkah reformasi politik yang terukur untuk menjamin lahirnya pemimpin dan anggota legislatif yang lebih berkualitas.
Ia menyinggung absennya peta jalan (roadmap) yang jelas terkait tahapan pembenahan sistem politik di Indonesia. Padahal, tahapan Pemilu Legislatif diperkirakan mulai berjalan kembali pada pertengahan 2026 atau awal 2027.
“Sampai saat ini seperti itu keadaannya, karena belum ada yang dipertontonkan secara gamblang di publik luas ini bahwa katakan jadwal yang terbaca secara pasti untuk reformasi,” ujar Siti dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip.
Lebih lanjut, Siti menegaskan bahwa tanggung jawab pembenahan sistem politik nasional tidak boleh hanya dibebankan kepada satu partai penguasa, termasuk Gerindra. Harusnya seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR RI mulai melakukan pembenahan secara serius dan terstruktur.
“Partai-partai tidak bisa saling mengatakan nunggu perintah. Partai itu entitas independen, punya konstituen. Fungsi representasi mewakili rakyat itu harus menonjol ketika ada di DPR,” tandasnya.
Terkait kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Siti mengakui adanya visi besar untuk membawa Indonesia melakukan perubahan secara akseleratif dan meninggalkan pola lama. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah menerjemahkan visi tersebut menjadi langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai publik membaca bahwa elit aktor kita selalu menghambat kehendak untuk maju menuju Indonesia 2045. Kita ingin mempertontonkan bahwa kita bangsa yang berhasil membangun peradaban,” pungkasnya.
