Koma.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan kembali melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, hingga akhir April 2026 realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total kebutuhan anggaran program tersebut.
“Realisasi program MBG sampai akhir April sudah sekitar Rp75 triliun,” kata Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya sudah melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dari semula sebesar Rp335 triliun, anggaran program tersebut kini ditekan menjadi Rp268 triliun.
“Sudah ada efisiensi sebelumnya dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya belum menjelaskan secara rinci bentuk efisiensi tambahan yang akan dilakukan pemerintah terhadap program makan bergizi gratis tersebut.
Ia hanya memastikan pemerintah tetap berupaya menjaga efektivitas program agar distribusi makanan bergizi kepada para pelajar dan penerima manfaat tetap berjalan optimal.
“Yang penting programnya tetap efektif dan tepat sasaran,” kata Purbaya.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah sekaligus menekan angka stunting nasional.
Program tersebut mulai dijalankan secara bertahap di berbagai daerah dengan melibatkan sekolah, pemerintah daerah, hingga satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran MBG muncul di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.
Sejumlah ekonom sebelumnya mengingatkan pemerintah agar penghematan anggaran tidak mengurangi kualitas makanan maupun cakupan penerima manfaat program.
Pemerintah menegaskan efisiensi dilakukan untuk memastikan program berjalan berkelanjutan tanpa membebani kondisi fiskal negara secara berlebihan.
