Koma.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya memutuskan menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan massal siswa di sejumlah wilayah Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Bandung Barat.
Dedi menegaskan, penghentian sementara ini merupakan langkah darurat untuk mencegah jatuhnya korban baru sekaligus memastikan keamanan makanan sebelum program kembali dijalankan. “Program MBG tetap penting untuk pemenuhan gizi anak-anak, tapi kita harus memastikan distribusi dan kualitasnya aman. Karena itu saya instruksikan evaluasi total,” ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Senin (29/9).
Evaluasi Menyeluruh
Pengadilan Militer Jatuhkan Vonis 1,5 hingga 3 Tahun kepada Penyiram Air Keras Andrie Yunus
Menurut Dedi, tim evaluasi lintas sektor akan dibentuk untuk mengawasi seluruh rantai pasok program MBG, mulai dari dapur penyedia, standar higienitas, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Ia juga memerintahkan pembentukan posko pengaduan yang bisa diakses langsung oleh guru, siswa, maupun orang tua untuk melaporkan kualitas makanan yang diterima.
“Setiap laporan harus ditindaklanjuti cepat. Program ini tidak boleh lagi jadi momok karena kasus keracunan, justru harus jadi kebanggaan Jawa Barat,” tambahnya.
Desakan evaluasi MBG sebelumnya datang dari berbagai pihak. Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat dan sejumlah guru meminta agar program dihentikan sementara demi keselamatan anak-anak. Sementara itu, Komisi IX DPR RI mengusulkan adanya pembatasan porsi makanan agar lebih sesuai standar gizi dan tidak menimbulkan risiko.
Reformasi Program
Dedi menegaskan, reformasi program MBG menjadi keharusan agar tujuan awal—mendukung gizi anak sekolah dan menekan angka stunting—tidak tercoreng. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat di lapangan.
“Ke depan MBG harus berjalan lebih hati-hati, transparan, dan terukur. Program ini baik, tapi harus disertai standar keamanan pangan yang kuat. Kita hentikan sementara untuk memastikan anak-anak kita benar-benar aman,” tegasnya.
Dengan langkah ini, publik menanti hasil evaluasi yang akan menentukan apakah MBG bisa kembali dijalankan dalam waktu dekat dengan sistem yang lebih baik.
