Koma.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, bantuan tidak lagi diberikan dalam bentuk barang atau subsidi komoditas, melainkan disalurkan langsung kepada masyarakat melalui mekanisme direct cash transfer atau transfer tunai.
Pernyataan itu disampaikan Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Menurutnya, berbagai jenis bantuan sosial yang selama ini tersebar dalam sejumlah program akan dikonsolidasikan sehingga penerima memperoleh manfaat secara langsung.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp4,5 juta per orang,” kata Luhut.
DPR RI Dorong Kepastian Kerja PPPK
Namun, fokus utama yang disampaikan Luhut bukan hanya perubahan bentuk bantuan, melainkan transformasi sistem pengawasan dan pengelolaan data penerima bansos yang akan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Menurutnya, seluruh penerima bantuan nantinya akan dipetakan dan dikelompokkan menggunakan teknologi AI agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.
Luhut menjelaskan, pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan ekosistem digital pemerintahan atau GovTech yang akan menjadi fondasi integrasi data nasional. Salah satu instrumen utama yang sedang disiapkan adalah Digital Single ID, yaitu identitas digital tunggal yang memungkinkan pemerintah memantau berbagai layanan publik dan program bantuan secara lebih akurat.
Menurutnya, sistem identitas digital tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir 2026. Dengan adanya integrasi data, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih presisi sehingga bantuan tidak lagi salah sasaran maupun tumpang tindih.
Luhut menilai penggunaan AI dan Digital Single ID juga berpotensi menghemat anggaran negara dalam jumlah besar karena dapat menutup berbagai celah kebocoran dan memperbaiki kualitas basis data penerima bantuan. Selama ini pemerintah kerap menghadapi persoalan data ganda, penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, hingga ketidaksesuaian data antarlembaga.
Selain untuk bansos, sistem digital yang tengah dikembangkan pemerintah juga akan digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik lainnya, termasuk pemetaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), integrasi layanan pemerintahan, serta pengambilan kebijakan berbasis data.
Pemerintah sebelumnya juga telah memulai program digitalisasi bansos di sejumlah daerah melalui pemutakhiran data penerima dan integrasi sistem antarkementerian serta lembaga. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi tata kelola bantuan sosial agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara rinci skema teknis penyaluran transfer tunai Rp4,5 juta tersebut, termasuk apakah angka tersebut merupakan akumulasi berbagai jenis bantuan yang diterima masyarakat dalam satu periode tertentu atau nilai bantuan per program. Pemerintah juga masih menyusun mekanisme implementasi Digital Single ID dan pemanfaatan AI dalam sistem bansos nasional.
