Koma, Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto diminta tidak bersikap reaktif dalam merespons berbagai usulan kebijakan yang datang dari pihak luar, termasuk dari mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai perbedaan pandangan terkait kebijakan publik merupakan hal yang wajar dalam dinamika demokrasi. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memberikan respons berlebihan terhadap setiap kritik atau usulan, termasuk yang berkaitan dengan isu strategis seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Jika hanya perbedaan sikap, misalnya antara pandangan Menteri Keuangan dengan JK terkait keuangan negara, maupun dalam isu energi dengan menteri-menteri terkait, pemerintah tidak perlu reaktif,” ujar Efriza, Minggu (12/4/2026).
Ia menekankan bahwa proses perumusan kebijakan seharusnya tetap berpegang pada arah dan prioritas pemerintah, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar. Terlebih, pernyataan yang disampaikan Jusuf Kalla dinilai masih berada pada tataran kritik, bukan intervensi langsung terhadap kebijakan pemerintah.
Efriza juga mengingatkan potensi munculnya simpang siur informasi di masyarakat jika setiap pernyataan langsung ditanggapi secara berlebihan. Oleh karena itu, yang lebih dibutuhkan adalah penegasan arah kebijakan secara konsisten dari pemerintah.
“Cukup dengan merespons berupa penegasan garis kebijakan oleh presiden, seperti menjamin BBM tidak akan naik hingga akhir 2026 dan memastikan tidak ada penambahan beban utang negara,” jelasnya.
Dengan demikian, pemerintah diharapkan tetap fokus menjalankan program yang telah dirancang, sembari menjaga stabilitas komunikasi publik di tengah beragamnya pandangan yang berkembang.
