Koma.id – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel menuai beragam respons. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK), menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut, namun sekaligus menyiratkan keraguan atas efektivitasnya.
JK mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang dikabarkan akan bertolak ke Teheran guna meredam ketegangan di Timur Tengah pasca serangan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026). Menurut JK, upaya perdamaian selalu merupakan langkah positif.
Namun, JK mengingatkan bahwa posisi Indonesia tidak otomatis kuat hanya karena merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dalam praktiknya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memediasi konflik internasional.
“Secara faktual, kita juga kesulitan memediasi konflik Palestina,” ujar JK, merujuk pada pengalaman diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah.
Ia menambahkan, situasi global yang kompleks serta hubungan Indonesia dengan negara-negara terkait membuat peran sebagai juru damai bukan perkara sederhana. Salah satu contohnya adalah dinamika hubungan Indonesia dengan AS, termasuk dalam konteks perjanjian dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, JK mengaku pesimistis Indonesia mampu secara efektif menjadi negosiator dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia.
Dino Patti Djalal: Tidak Realistis
Secara terpisah, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga mempertanyakan inisiatif tersebut. Melalui keterangan video yang diunggah di akun media sosialnya pada Minggu (1/3/2026), Dino menilai gagasan menjadikan Presiden Prabowo sebagai mediator kurang realistis.
Menurutnya, Indonesia memiliki tantangan diplomatik tersendiri dalam menjalin komunikasi efektif dengan ketiga negara yang terlibat konflik. Ia menekankan bahwa mediasi membutuhkan bukan hanya niat baik, tetapi juga posisi tawar, akses diplomatik yang kuat, serta kepercayaan dari semua pihak yang bertikai.
Konflik yang melibatkan Iran, AS, dan Israel sendiri dikenal sebagai salah satu poros ketegangan paling sensitif dalam geopolitik global. Karena itu, setiap langkah mediasi memerlukan strategi yang matang dan dukungan internasional yang luas.
Meski menuai keraguan dari sejumlah tokoh, rencana Presiden Prabowo tersebut tetap dipandang sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sebagaimana amanat konstitusi.
