Koma.id, Jakarta – Isu dugaan keterlibatan aparat dalam rangkaian peristiwa Agustus 2025 kembali mengemuka. Diskusi publik bertajuk “Adakah Peran Militer dalam Peristiwa Agustus 2025?” digelar oleh Solidaritas Rakyat untuk Pembebasan Tapol pada 28 Februari 2026 di Kantor WALHI Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Hadir sebagai narasumber antara lain Arif Maulana dari YLBHI, Dimas Bagus Arya dari KontraS, Usman Hamid dari Amnesty International, Erick Tanjung dari Aliansi Jurnalis Independen, serta Vamell dari Perempuan Mahardika.
Dalam paparannya, Arif Maulana menyebut situasi penegakan hukum belakangan ini dipersepsikan publik sebagai alat represi terhadap suara kritis. Ia menilai, gelombang aksi yang terjadi pada 25–28 Agustus awalnya berlangsung damai. Namun situasi berubah drastis dengan munculnya kerusuhan dan perusakan fasilitas publik.
Menurutnya, pembentukan Komisi Pencari Fakta oleh YLBHI bersama KontraS dan organisasi masyarakat sipil lainnya dilakukan karena banyaknya pertanyaan yang belum terjawab terkait peristiwa Agustus–September 2025. “Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang terlibat? Siapa korban dan siapa pelaku?” ujar Arif.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah saat itu yang menuai polemik, termasuk kenaikan PPN hingga 12 persen serta sejumlah kebijakan lain yang dinilai memicu gelombang penolakan dari mahasiswa, pemuda, guru, dan elemen sipil.
YLBHI yang memiliki jaringan di 18 provinsi mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam pemantauan di berbagai daerah. Disebutkan adanya kehadiran aparat di sejumlah titik bahkan sebelum adanya permintaan resmi bantuan kepada TNI pada 30 Agustus 2025. Selain itu, dilaporkan terjadi penangkapan massal sejak 29–30 Agustus, dengan ribuan orang disebut diamankan di berbagai wilayah.
Arif juga mengungkap dugaan adanya tindakan represif dan penyiksaan terhadap sejumlah aktivis di beberapa daerah. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan terdapat indikasi perubahan situasi yang berlangsung secara sistematis.
Karena itu, forum diskusi mendorong pembentukan tim independen pencari fakta serta evaluasi menyeluruh terhadap institusi penegak hukum. Seluruh temuan, menurut Arif, telah dihimpun dalam laporan resmi yang telah dipublikasikan dan dapat diakses publik.
Diskusi yang berlangsung selama hampir dua jam itu menutup rangkaian pemaparan dengan seruan agar transparansi dan akuntabilitas ditegakkan demi menjawab berbagai tanda tanya publik atas peristiwa Agustus 2025.
