Koma.id — Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2026. Anggaran jumbo tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bentuk komitmen negara menjadikan MBG sebagai program nasional strategis yang berkelanjutan.
Airlangga mengatakan, pendanaan MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan skema tersebut, pemerintah menilai pelaksanaan MBG aman secara fiskal dan memiliki kepastian keberlanjutan.
Indonesia-China Sepakat Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal, Kurangi Ketergantungan pada Dolar AS
“Pendanaan MBG dijamin melalui APBN, sehingga program ini bisa berjalan secara terukur, berkesinambungan, dan menjangkau penerima manfaat secara luas,” ujar Airlangga dalam keterangannya.
Sejumlah Titik di Jakarta Gelap Sabtu Malam
Menurut Airlangga, MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat—khususnya anak sekolah—tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional. Program ini diyakini dapat mendorong permintaan sektor pangan, memperkuat rantai pasok lokal, serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Namun, besarnya alokasi anggaran tersebut menuai kritik dari kalangan ekonom. Secretary General International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing menilai anggaran MBG seharusnya tidak sebesar Rp335 triliun dalam satu tahun anggaran.
Berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan IEA, Lili menyebut kurang dari 4 persen siswa di Indonesia yang secara riil membutuhkan intervensi program makan bergizi gratis dari negara.
“Kalau berbasis data kebutuhan, anggaran MBG seharusnya cukup sekitar Rp8 triliun per tahun, bukan ratusan triliun,” kata Lili.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal perlu diarahkan secara tepat sasaran, terutama di tengah tekanan belanja negara yang besar untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Lili juga menyoroti risiko pemborosan anggaran jika program berskala besar tidak disertai pemetaan kebutuhan yang akurat dan mekanisme pengawasan yang ketat. Menurutnya, program gizi akan lebih efektif jika difokuskan pada wilayah dan kelompok rentan, dibandingkan diterapkan secara universal.
Di sisi lain, pemerintah tetap berpandangan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia. Program ini juga sejalan dengan agenda penurunan stunting dan peningkatan kualitas generasi muda.
Perdebatan antara urgensi program dan efisiensi anggaran ini diperkirakan akan terus mengemuka seiring pembahasan kebijakan fiskal dan prioritas belanja negara menjelang tahun anggaran 2026.
