Koma.id – Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyampaikan kritik tajam terhadap susunan anggota komite. Ia menilai bahwa mayoritas anggota berasal dari unsur kepolisian dan pemerintah, sehingga mengurangi unsur independensi dalam proses evaluasi terhadap institusi Polri.
Meski telah resmi terbentuk dengan sepuluh anggota, komposisi keanggotaan komite tersebut dinilai belum mencerminkan semangat reformasi dan keterwakilan masyarakat sipil.
“Dari total sepuluh anggota, hanya dua yang berasal dari kalangan sipil, yakni Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie. Sisanya merupakan perwakilan dari Kepolisian dan unsur Pemerintah,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, kondisi tersebut membuat komite terlihat lebih seperti representasi dari lembaga yang sedang direformasi, bukan pihak independen yang diharapkan dapat memberikan penilaian objektif dan kritis terhadap Polri.
“Kalau mayoritas anggotanya berasal dari internal atau pihak pemerintah, sulit mengharapkan hasil evaluasi yang benar-benar jernih dan bebas konflik kepentingan,” tegasnya.
Bambang juga menilai, keberadaan Komite Reformasi Polri berpotensi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
“Dengan adanya komite ini, fungsi Kompolnas bisa dianggap tidak relevan lagi. Padahal, Kompolnas sejatinya sudah memiliki mandat untuk memberikan masukan terhadap reformasi kepolisian,” tambahnya.
Pembentukan Komite Reformasi Polri sebelumnya disebut sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola, profesionalitas, dan akuntabilitas Polri.
Namun, kritik publik terhadap komposisi dan independensinya menunjukkan bahwa proses reformasi belum sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat sipil.
