Koma.id, Jakarta – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh di seluruh lembaga pemerintahan, dengan institusi Polri menjadi titik awal pembenahan.
Hal tersebut disampaikan Dofiri kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026). Menurutnya, arahan Presiden sangat jelas, yakni meminta tim reformasi menjaring masukan masyarakat seluas-luasnya demi memperbaiki tata kelola institusi negara.
“Pak Presiden menyampaikan bahwa semua lembaga perlu direformasi. Dan beliau mengatakan, ‘Oke, kita mulai dari Polri’,” ujar Dofiri.
Ia menilai langkah tersebut penting mengingat Polri memiliki peran strategis sebagai aparat penegak hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik serta penegakan aturan di masyarakat.
Dofiri menjelaskan reformasi Polri tidak hanya menyangkut posisi kelembagaan, tetapi juga pembenahan menyeluruh di internal institusi. Menurutnya, aspek budaya kerja atau kultur organisasi perlu diperbaiki agar anggota Polri semakin profesional, humanis, dan responsif terhadap masyarakat.
Selain itu, reformasi juga diarahkan pada perbaikan tata kelola, mulai dari sistem rekrutmen, pembinaan karier, hingga pengawasan berbasis digital guna mencegah penyimpangan di tubuh kepolisian.
“Reformasi Polri harus dilihat secara utuh. Jangan hanya bicara soal kedudukan Polri ditempatkan di mana, tetapi yang paling besar adalah pembenahan internal berkaitan dengan tata kelola,” katanya.
Sebelumnya, wacana reformasi Polri juga menjadi perhatian publik seiring pembahasan revisi RUU Polri dan berbagai usulan terkait penguatan pengawasan terhadap institusi kepolisian.
