Koma.id, Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi menilai wacana reformasi penggunaan Brimob dalam pengamanan aksi unjuk rasa harus ditempatkan secara proporsional dan tidak menimbulkan persepsi seolah ketegasan aparat adalah bentuk militerisme.
Menurut Habib Syakur, masyarakat perlu memahami bahwa situasi keamanan di lapangan sering kali berkembang dinamis dan tidak seluruh aksi demonstrasi berlangsung damai. Karena itu, kehadiran satuan seperti Brimob tetap dibutuhkan dalam kondisi tertentu guna mencegah kerusuhan, anarkisme, hingga ancaman terhadap keselamatan publik.
“Jangan sampai narasi reformasi justru dimaknai sebagai pelemahan aparat. Negara tetap membutuhkan polisi yang tegas, terukur, profesional, dan mampu melindungi masyarakat saat situasi darurat terjadi,” ujar Habib Syakur.
Ia menegaskan bahwa reformasi internal di tubuh Polri memang penting untuk memperkuat pendekatan humanis dan profesionalisme anggota. Namun menurutnya, reformasi tidak boleh menghilangkan kemampuan respons cepat aparat dalam menghadapi potensi chaos di lapangan.
Habib Syakur juga menilai Korps Brimob selama ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, termasuk dalam penanganan konflik bersenjata, terorisme, hingga kerusuhan massa yang berisiko meluas.
“Brimob itu bukan dibentuk untuk menakuti rakyat, tetapi untuk memastikan situasi tetap terkendali ketika kondisi sudah mengancam keamanan umum,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan tantangan sosial yang kompleks. Karena itu, keseimbangan antara pendekatan humanis dan ketegasan aparat harus tetap dijaga.
“Kalau aparat terlalu lemah, masyarakat juga yang dirugikan. Reformasi harus memperkuat kualitas pelayanan dan profesionalitas Polri, bukan membuat aparat ragu bertindak saat negara dan masyarakat membutuhkan perlindungan,” lanjutnya.
Habib Syakur menambahkan, publik juga perlu melihat bahwa Polri saat ini terus berbenah melalui berbagai peningkatan pengawasan internal, transparansi, hingga penguatan pendekatan presisi yang mengedepankan keadilan dan perlindungan masyarakat.
Menurutnya, semangat reformasi seharusnya diarahkan untuk menciptakan institusi kepolisian yang semakin modern, humanis, namun tetap memiliki wibawa dan kemampuan menjaga keamanan nasional.
