Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

KMI Kawal Reformasi Polri: Kompolnas Harus Bertaring, Bukan Sekadar Simbol

Views
×

KMI Kawal Reformasi Polri: Kompolnas Harus Bertaring, Bukan Sekadar Simbol

Sebarkan artikel ini
Kaukus Muda Indonesia Apresiasi Polri atas Keberhasilan Program SPPG sebagai Percontohan Nasional MBG
Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia, Edi Homaidi. (Foto/Istimewa)

Koma.id, Jakarta – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menyatakan dukungan penuh terhadap 10 buku rekomendasi reformasi Polri yang diserahkan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) ke Presiden Prabowo Subianto, Selasa (5/5/2026). Ketua Umum KMI menilai roadmap hingga 2029 itu jadi momentum emas membenahi wajah Korps Bhayangkara.

Reformasi Polri bukan barang baru. Tapi kali ini berbeda karena ada peta jalan terukur sampai 2029, bukan sekadar wacana. KMI melihat keseriusan pemerintah dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendorong perubahan dari hulu ke hilir. Ini harus dikawal bersama.

Silakan gulirkan ke bawah

Langkah KPRP yang dipimpin Jimly Asshiddiqie patut diapresiasi. Tim bekerja 3 bulan, turun ke daerah, serap aspirasi publik, lalu merumuskan perubahan 8 Peraturan Polri dan 24 Peraturan Kapolri. Ini kerja cepat, tepat, dan partisipatif. Anak muda siap jadi garda terdepan mengawal eksekusinya.

“KMI tegas mendukung Polri tetap di bawah Presiden langsung. Wacana kementerian baru justru bikin birokrasi gemuk dan rawan tarik-menarik politik. Yang kita butuhkan penguatan, bukan pemisahan,” kata Ketua Umum KMI dalam keterangan, Rabu (6/5/2026).

“Kunci reformasi ada di pengawasan. Karena itu KMI dorong Kompolnas diberi taring. Perluas kewenangannya sampai bisa awasi operasional dan sidang etik. Tanpa pengawas eksternal yang kuat, reformasi internal gampang mandek,” tegasnya.

KMI juga menyoroti rencana revisi UU Polri yang akan diturunkan ke PP, Perpres, hingga Inpres. Menurut KMI, payung hukum baru harus memastikan rekrutmen, promosi jabatan, dan penanganan kasus berjalan transparan. Publik sudah terlalu sering kecewa karena oknum. Jangan sampai institusi yang kena getahnya.

“Rekomendasi soal pembatasan jabatan polisi di luar institusi sangat tepat. Polri fokus pada tugas pokoknya: melindungi, mengayomi, melayani. Kalau terlalu banyak rangkap jabatan sipil, profesionalisme bisa tergerus,” ujar Ketua Umum KMI.

Kaum muda menaruh harapan besar pada Kapolri Listyo Sigit. Di bawah komandonya, transformasi Polantas dan penguatan ETLE sudah mulai terasa. Roadmap KPRP ini jadi bahan bakar baru untuk akselerasi. KMI siap kolaborasi lewat edukasi hukum, pengawasan partisipatif, dan literasi digital bareng Polres/Polsek.

“Ini bukan kerja 1-2 tahun. Roadmap sampai 2029 artinya berkelanjutan. KMI minta Presiden, DPR, dan Polri kompak. Jangan ada ego sektoral. Kalau 3 pilar ini solid, kepercayaan publik pasti balik,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.