Koma.id – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Reformasi Polri pada Jumat (3/10) di Jakarta Selatan. Ini sebagai upaya untuk membuka ruang partisipasi publik dan menghimpun masukan strategis dari elemen masyarakat sipil.
Ini menjawab tuntutan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mendesak percepatan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian, dengan sorotan kuat terhadap kultur kekerasan yang masih dinilai mengakar. Mereka menekankan bahwa Polri harus dibebaskan dari politisasi dan intervensi kepentingan politik praktis.
Anggota Kompolnas sekaligus Ketua Tim Analisis Reformasi Polri, Supardi Hamid, menegaskan arti penting forum tersebut. Ia mengatakan bahwa melalui dialog publik, Kompolnas berharap dapat merumuskan arah kebijakan reformasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Heboh “Sale Indonesia” hingga “Buang Rupiah”, Haris Moti: Tidak Membangun Kedaulatan Bangsa
“Kehadiran organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan arah kebijakan reformasi Polri ke depan,” ujar Supardi Hamid.
Dalam FGD tersebut, sejumlah isu strategis diangkat oleh masyarakat sipil, mulai dari pentingnya menjauhkan Polri dari politik praktis, memperkuat mekanisme pengawasan eksternal dan internal, hingga perubahan paradigma dan pendidikan kepolisian yang lebih humanis.
Organisasi masyarakat sipil juga menyerukan bahwa reformasi Polri harus bersifat sistemik dan struktural, tak hanya berupa jargon atau perubahan ringan saja. Mereka menekankan bahwa perubahan harus menyentuh aspek kelembagaan, kultur internal, pendidikan, mutasi, pengawasan, dan akuntabilitas.
