Koma.id, JAKARTA – Pemrakarsa 98 Resolution Network sekaligus mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengkritik sejumlah narasi yang belakangan berkembang di ruang publik, seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah”. Menurutnya, slogan-slogan tersebut merupakan anomali dalam tradisi gerakan sosial Indonesia karena tidak menawarkan gagasan alternatif yang memperkuat kemandirian dan kedaulatan bangsa.
Dalam keterangannya kepada Jakartasatu.com, Minggu (14/6/2026), Haris menilai narasi tersebut tidak pernah dikenal dalam sejarah gerakan sosial Indonesia yang selama ini identik dengan perjuangan membangun kesadaran dan optimisme kebangsaan.
“Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi anti-kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” ujarnya.
Haris kemudian membandingkan perkembangan narasi tersebut dengan tradisi perjuangan para pendiri bangsa pada masa kolonial. Ia mencontohkan pledoi yang disampaikan Mohammad Hatta pada 1928 yang mengusung gagasan Indonesia merdeka, serta pledoi “Indonesia Menggugat” yang disampaikan Soekarno pada 1930 sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme.
Menurut Haris, kedua tokoh tersebut membangun narasi tandingan yang menegaskan cita-cita Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena itu, ia mengaku prihatin melihat munculnya slogan-slogan yang dinilai justru melemahkan semangat kemandirian nasional.
“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi anti-kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut dan Sale Indonesia. Sangat menyakitkan karena narasi seperti ini justru digerakkan oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” katanya.
Haris menilai semangat kemandirian ekonomi yang dahulu menjadi bagian dari arus pinggiran gerakan sosial kini justru menjadi bagian dari narasi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut berbagai pidato dan kebijakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya nasional secara mandiri.
Menurutnya, sejumlah langkah yang diambil pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional yang berdikari sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.
“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing,” ujar Haris.
Lebih lanjut, Haris menilai sebagian pengkritik pemerintah mengalami kebuntuan dalam menyusun argumentasi terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Ia menuduh kritik yang berkembang kemudian bergeser menjadi serangan terhadap pribadi Presiden.
“Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang dilakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspons secara represif. Dengan demikian mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk membangun framing bahwa rezim saat ini otoriter dan anti-demokrasi,” katanya.
Haris menegaskan bahwa esensi gerakan sosial adalah menawarkan pandangan alternatif atau antitesis terhadap kondisi yang dianggap menyimpang. Ia mencontohkan berbagai gerakan pada masa lalu yang mengusung narasi “Indonesia Bersih” sebagai perlawanan terhadap korupsi, gerakan demokratisasi pada era Orde Baru sebagai antitesis terhadap otoritarianisme, hingga gerakan penolakan kebijakan neoliberalisme pada masa reformasi.
Karena itu, menurutnya, gerakan sosial seharusnya menghadirkan gagasan yang membangun dan memperkuat kemandirian bangsa, bukan justru menyebarkan narasi yang dinilai dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap masa depan Indonesia.
