Koma.id – Partai Golkar melakukan rotasi sejumlah pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat XI, Ade Ginandjar, menilai penyegaran tersebut merupakan bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja kader di parlemen.
Ade mengatakan penempatan kader pada posisi yang sesuai dengan kapasitas dan bidangnya diharapkan dapat memperkuat kinerja Fraksi Golkar dalam menjalankan tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Penyegaran AKD merupakan langkah strategis. Dengan penempatan kader sesuai dengan kapasitas dan bidangnya, saya yakin kinerja Fraksi Partai Golkar di DPR RI akan semakin optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Ade, dikutip Kamis (20/8/2026).
Menurut Ade, rotasi AKD juga menjadi bagian dari upaya mempercepat akselerasi berbagai program dan kebijakan yang diperjuangkan Partai Golkar melalui parlemen.
Ia menegaskan setiap kader Golkar harus siap menerima penugasan di posisi mana pun sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.
Kasus Penggelapan Fauzan Fadel Muhammad Mangkrak Setahun, Pertanyakan Kinerja Penyidik Polres Jaksel
“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana setiap penugasan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rotasi bukan soal siapa ditempatkan di mana, tetapi bagaimana setiap kader mampu memberikan kontribusi terbaik,” ujarnya.
Bukan Sekadar Pergantian Posisi
Rotasi tersebut sebelumnya juga dikonfirmasi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji. Ia menyebut perubahan komposisi pimpinan AKD merupakan bagian dari mekanisme penugasan internal fraksi.
Menurut Sarmuji, pergantian tersebut merupakan tour of duty atau rotasi penugasan yang dilakukan sesuai kebutuhan Fraksi Golkar.
“Ini tour of duty yang normal saja sesuai kebutuhan fraksi. Penugasan di komisi yang berbeda akan memperkaya kemampuan anggota di berbagai sektor,” kata Sarmuji.
Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Fraksi Partai Golkar Nomor SJ.00.1384/FPG/DPR RI/VIII/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sejumlah perubahan terjadi di beberapa AKD. Agung Widyantoro ditetapkan sebagai Ketua Komisi X DPR RI menggantikan Hetifah Sjaifudian. Hetifah kemudian bergeser menjadi anggota Komisi VIII DPR RI.
Di Komisi XII, Melchias Markus Mekeng dipercaya menjadi ketua menggantikan Bambang Patijaya, yang selanjutnya menjadi Kapoksi Komisi XII.
Rotasi juga terjadi di Komisi II. Posisi Wakil Ketua Komisi II yang sebelumnya ditempati Zulfikar Arse kini diisi Agun Gunandjar Sudarsa. Sementara posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI diisi Daniel Mutaqien Syafiuddin.
Mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga masuk dalam rotasi. Bamsoet kini menjadi anggota Komisi II DPR RI setelah sebelumnya bertugas di Komisi III.
Perkuat Soliditas Fraksi
Ade menilai perubahan komposisi AKD harus diikuti dengan penguatan soliditas dan koordinasi internal Fraksi Golkar. Menurutnya, kekompakan diperlukan agar seluruh kader dapat menjalankan tugas parlemen secara maksimal.
Ia mengatakan DPR memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran negara, serta program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Ade berharap setiap kader yang mendapatkan penugasan baru dapat segera beradaptasi dengan bidang kerja masing-masing.
“Rotasi bukan soal siapa ditempatkan di mana, tetapi bagaimana setiap kader mampu memberikan kontribusi terbaik,” tegasnya.
Sejalan dengan Konsolidasi Partai
Ade juga mengaitkan rotasi AKD dengan agenda konsolidasi internal Partai Golkar. Sehari sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menggelar Forum Arahan Kemerdekaan yang diikuti pengurus pleno DPP, anggota DPR RI Fraksi Golkar, serta jajaran pengurus DPD Partai Golkar tingkat I se-Indonesia.
Menurut Ade, forum tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh jajaran partai dalam menghadapi berbagai agenda kebangsaan dan pembangunan nasional.
Ia berharap arahan Ketua Umum Golkar dapat diterjemahkan kader melalui kerja nyata, baik dalam menjalankan fungsi parlemen maupun melalui kegiatan politik dan sosial di tengah masyarakat.
“Pesan ketua umum sangat jelas, kita harus bekerja, mengawal kebijakan, memastikan anggaran tepat sasaran, dan hadir memberikan solusi bagi masyarakat. Ini yang harus menjadi semangat seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia,” ujar Ade.
Dengan rotasi AKD tersebut, Fraksi Golkar berharap kader yang ditempatkan di berbagai komisi dan alat kelengkapan dewan dapat bekerja lebih optimal sesuai bidang masing-masing, sekaligus memperkuat peran partai dalam mengawal agenda pembangunan nasional.
