Koma.id – Krisis air bersih semakin meluas di sejumlah wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di Pulau Jawa dan kawasan Nusa Tenggara yang mengalami penurunan debit sumber air.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kekeringan masih menjadi salah satu bencana yang mendominasi di sejumlah daerah. Pada pertengahan Agustus, BNPB melaporkan dampak kekeringan antara lain terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Gempa Susulan di NTT Capai 7.492 Kejadian
Kondisi tersebut diperparah oleh dinamika iklim global. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat El Niño berada pada intensitas sangat kuat, dengan nilai indeks Nino3.4 mencapai +2,77 pada dasarian I Agustus 2026. Pada periode yang sama, sekitar 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau.
ZERO CURANMOR & ZERO WASTE! Bang Jali Bongkar Pilar 3 dan 4 di Hadapan Juri Jakarta Innovation Award
BMKG juga memberikan peringatan dini kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jawa Tengah Mulai Krisis Air
Di Jawa Tengah, sejumlah kabupaten mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat sumber air yang terus menyusut.
BNPB mencatat kekeringan di Kabupaten Banyumas berdampak sekitar 7.230 kepala keluarga atau 23.269 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan. Pemerintah daerah telah melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
Kondisi serupa terjadi di Cilacap, dengan sekitar 5.639 kepala keluarga atau 18.135 jiwa terdampak. BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan 25.000 liter air bersih menggunakan lima tangki kepada masyarakat terdampak.
Sementara di Grobogan, kekeringan berdampak sekitar 6.790 kepala keluarga atau 17.349 jiwa. Distribusi air masih dilakukan karena debit sumber air yang digunakan masyarakat terus mengalami penurunan.
Di Klaten, distribusi air bersih juga terus dilakukan. BPBD Klaten mencatat hingga awal Agustus telah menyalurkan 417 tangki atau sekitar 2,085 juta liter air kepada empat desa di Kecamatan Kemalang.
Wilayah lain di Jawa Tengah seperti Demak, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Purworejo, dan Wonogiri juga masuk dalam wilayah yang menghadapi ancaman kekeringan.
Pemerintah daerah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk distribusi air bersih dan upaya modifikasi cuaca untuk menjaga ketersediaan air.
Krisis Meluas di Ngawi
Krisis air bersih juga dirasakan warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kekeringan dilaporkan telah meluas ke sejumlah dusun setelah sumber air masyarakat mengering.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama berbagai pihak harus memperluas distribusi air bersih guna memenuhi kebutuhan dasar warga.
Di sejumlah wilayah Jawa Timur lainnya, distribusi bantuan air juga terus dilakukan. BNPB sebelumnya mencatat kekeringan telah mendorong pemerintah daerah melakukan dropping air bersih di sejumlah kabupaten.
PMI Jatim Salurkan 2,1 Juta Liter Air
Skala krisis air bersih di Jawa Timur juga tergambar dari distribusi yang dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI).
Sejak Juni hingga 20 Agustus 2026, PMI Jawa Timur telah menyalurkan 2.163.430 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Bantuan tersebut menjangkau 113 desa/kelurahan di 59 kecamatan yang tersebar di 18 kabupaten/kota, dengan total 135.944 jiwa menjadi penerima manfaat.
Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo mengatakan distribusi air dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama menghadapi kekeringan.
“Distribusi air bersih ini kami lakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kekeringan,” kata Imam di Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Distribusi dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Sejumlah daerah juga memperluas cakupan penyaluran karena sumber air warga semakin terbatas.
Pemerintah Perkuat Mitigasi
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan distribusi air melalui tangki. BNPB menyebut sejumlah langkah antisipasi dilakukan bersama pemerintah daerah, antara lain Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor, pipanisasi, serta distribusi air bersih.
Langkah tersebut diperlukan karena kekeringan berpotensi menimbulkan dampak berantai, mulai dari krisis air untuk kebutuhan rumah tangga hingga gangguan terhadap sektor pertanian dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, masyarakat di wilayah terdampak diminta menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah, BPBD, serta BMKG.
Dengan musim kemarau yang masih berlangsung dan pengaruh El Niño sangat kuat, pemerintah daerah dituntut mempercepat penanganan agar krisis air bersih tidak semakin meluas dan mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
