KOMA.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam praktik tambang ilegal di Bangka Belitung.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut pada akhir tahun lalu. Namun, menurutnya, keberadaan tambang ilegal dalam jumlah besar itu menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan aparat di lapangan.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, 1.000 tambang ilegal,” kata Prabowo dalam pidatonya di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Ia kemudian secara langsung meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan penyelidikan terhadap persoalan tersebut. Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam skala besar dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat terkait.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,” ujarnya.
Praktisi Hukum Ingatkan Bank Mandiri Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Lindungi Hak Nasabah
Prabowo bahkan menantang jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk membuktikan bahwa mereka mampu menertibkan praktik ilegal yang terjadi di wilayah kerja masing-masing.
“Kapolri dan Panglima TNI, usut, untuk apa negara kasih pangkat kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini,” tegasnya.
Presiden mengatakan pernyataan tersebut disampaikannya bukan semata-mata sebagai kepala pemerintahan, melainkan sebagai bentuk keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Saya bicara atas nama rakyat Indonesia, ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” kata Prabowo.
Menurutnya, keberanian seorang pemimpin justru diuji ketika harus mengambil tindakan terhadap bawahannya sendiri. Ia mengingatkan bahwa loyalitas kepada anak buah tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik, adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” ujarnya.
Prabowo mengakui keputusan menindak personel yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan, kenaikan pangkat maupun penghargaan bukanlah hal mudah. Namun, ia menegaskan tindakan tersebut tetap harus dilakukan apabila menyangkut kepentingan rakyat dan negara.
“Kadang-kadang kita sedih, anak buahnya kita sayang. Yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat demi negara demi bangsa harus kita lakukan,” tegasnya.
Prabowo juga menyinggung sumpah jabatan yang telah diucapkannya. Ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah tidak boleh didasarkan pada hubungan emosional maupun perasaan pribadi.
“Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” tuturnya.
Karena itu, Prabowo kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan secara serius terhadap praktik tambang ilegal tersebut.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” kata Prabowo.
Selain persoalan tambang ilegal, Prabowo juga meminta Menteri Keuangan melakukan pengusutan terhadap praktik nakal di lingkungan Bea Cukai.
“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga,” ujarnya.
Prabowo kemudian menyinggung Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait masih adanya praktik penyelundupan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
“Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ,” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa kritik dan tantangan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan institusi negara. Sebaliknya, Prabowo menyebut dirinya justru mendorong para pejabat dan aparat untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas.
“Nggak ada masalah, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik ya. Mereka tuh anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran,” tegasnya.
Prabowo menilai masyarakat saat ini semakin kritis terhadap persoalan ketidakadilan dan penyelewengan. Perkembangan teknologi juga membuat masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi.
“Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan, mereka bukan bodoh mereka pintar, mereka orang yang paling rendah paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua,” pungkas Prabowo.
