KOMA.ID, JAKARTA – Pengamat politik dan keamanan sekaligus inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mendesak pemerintah memperketat pengamanan di Papua menyusul dua kasus penembakan yang menewaskan empat warga sipil dalam sepekan terakhir.
Menurut Habib Syakur, rentetan kekerasan tersebut menunjukkan masih seriusnya ancaman keamanan bagi masyarakat di jalur Trans-Papua. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) sebagai organisasi teroris sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Negara harus berani mengambil sikap tegas. Kalau faktanya mereka melakukan kekerasan bersenjata, membunuh warga sipil dan menebarkan teror, maka jangan lagi hanya disebut KKB. Pemerintah harus mempertimbangkan penetapan OPM sebagai teroris,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Ia menegaskan, langkah tersebut harus berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan sekadar keputusan politik.
“Ini bukan soal istilah semata, tetapi bagaimana negara memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sipil dan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memutus jaringan kekerasan bersenjata di Papua,” ujarnya.
Habib Syakur juga meminta pemerintah mengevaluasi pengamanan jalur Trans-Papua, memperkuat pemetaan wilayah rawan, serta meningkatkan koordinasi aparat dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi, bekerja, berdagang atau menjalankan tugas pemerintahan justru merasa bahwa setiap perjalanan di jalur Trans-Papua adalah perjalanan mempertaruhkan nyawa,” katanya.
Ia menekankan perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas, dengan tetap memastikan penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.
“Yang paling penting adalah keselamatan rakyat. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan perlindungan kepada warga sipil,” pungkasnya.
