KOMA.ID, JAKARTA – Direktur eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai bahwa ada alasan kuat mengapa Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan reshuffle kabinet Merah Putih lagi.
Kocok ulang formasi kabinet pemerintahan ini merupakan konsekuensi logis atas adanya kekosongan jabatan sejumlah wakil menteri.
“Saya kira itu ada kemungkinannya mas, kekosongan kursi wamen bisa jadi menjadi pintu masuk untuk reshuffle,” kata Arifki kepada wartawan, Senin (3/8/2026).
Selain itu, adanya data survei dari beberapa lembaga khususnya SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) juga menjadi salah satu faktor lanjutan.
“Bermunculannya data-data survei menjadi alasan pemerimtah melakukan reshuffle,” sambungnya.
Praktisi Hukum Ingatkan Bank Mandiri Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Lindungi Hak Nasabah
Alasan selanjutnya adalah kinerja menteri di Kabinet Merah Putih yang juga tak luput dari alasan penting mengapa Prabowo perlu mengocok ulang kabinetnya saat ini.
Walaupun ia tak menyebut menteri sama dan bidang apa yang dikatakan kurang bagus.
“Kinerja menteri kan juga banyak yang nggak bagus,” pungkasnya.
Diketahui bahwa catatan publik atas kinerja Presiden tercermin dari kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Terkait dengan hal itu, tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo Subianto menurun tajam dalam sembilan bulan terakhir, dari 81,2 pada November 2025 menjadi 51,1 persen di Juli 2026. Demikian hasil studi yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5-19 Juli 2026. Hasil studi bertajuk ”Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” tersebut dipresentasikan oleh Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, melalui kanal Youtube SMRC TV pada Minggu, 26 Juli 2026.
Deni dalam presentasinya menunjukkan bahwa sejak November 2025 ke Juli 2026, tingkat kepuasan publik pada kinerja presiden Prabowo menurun sekitar 30,1 persen. Ada pun warga yang merasa tidak atau sangat tidak puas pada kinerja presiden Prabowo meningkat dari 16 persen pada survei November 2025 menjadi 46,9 persen pada survei Juli 2026.
Deni lebih detail menunjukkan bahwa pada survei terakhir yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026, sekitar 4,8 persen warga yang merasa sangat puas pada kinerja presiden, 46,3 persen cukup puas, 35 persen kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Lebih jauh Deni menyatakan bahwa penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan evaluasi negatif warga pada kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
“Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” jelas Deni.
Hasil survei tentang evaluasi publik atas kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum tersebut bisa dibaca tersendiri dalam rangkaian rilis survei ini.
