Koma.id – Anggota DPR Willy Aditya menduga ada motif dibalik serangan yang dilancarkan hacker Bjorka belakangan ini.
Diketahui, otoritas perlindungan data ini menjadi perdebatan yang cukup sengit dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) beberapa waktu lalu.
“Kalau diperhatikan dari cuitannya, Bjorka ini ingin agar agensi perlindungan data pribadi berada di tangan korporasi, atau aktor lain yang berada diluar hukum,” kata Willy dilansir MPI, Senin, (12/9/2022).
Dia menegaskan, keinginan untuk menyerahkan otoritas perlindungan data diserahkan ke swasta tentu tidak bisa disetujui. Karena, sama saja dengan kembali ke masa gelap, di mana manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan badan hukum
“Itu tentu tidak bisa kita amini. Kita akan kembali pada masa gelap dimana kepala manusia bergantung pada manusia lainnya, bukan pada hukum. Kita akan lawan itu bersama-sama. Tidak boleh ada manusia yang kebal di luar hukum,” ujar Willy.
Boni Hargens soal Pengamanan Demo 27 Agustus 2026, Anggap Polri Makin Dipercaya Jaga Keamanan
Willy pun mencoba menganalisis sosok di balik akun tersebut. Menurutnya, meskipun Bjorka mengaku bahwa peretasan itu dilakukannya sebagai sumbangsih untuk kawannya di Warsawa, tapi ia melihat bahwa gaya bahasanya seperti orang Indonesia. Sehingga mudah bagi aparat untuk menemukannya jika memang dianggap meresahkan.
“Walaupun Bjorka berlindung dibalik “sumbangsih buat kawannya di Warsawa” kita tahu pelaku ini gaya bahasanya adalah gaya bahasa dalam negeri. Mudah sekali aparat menemukannya jika memang dirasa meresahkan dan dianggap perlu,” ucapnya.
Terkait Menkominfo sekaligus rekan separtainya yang ikut kena serang, Willy meyakini bahwa tidak akan sulit bagi aparat hukum untuk mengidentifikasi dan menemukan siapa dibalik akun Bjorka yang telah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Kita tunggu saja tanggal mainnya,” ujar Willy.
Mantan Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, tujuan Bjorka yakni, jika semua strategi dan taktik pertahanan yang dilakukan negara terpublikasi dan mudah dikenali lawan, tentu Indonesia dalam keadaan bahaya. Namun faktanya tidak demikian, karena sistem pertahanan siber Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain.
Meskipun RUU PDP saat ini belum disahkan di Rapat Paripurna, menurutnya, apa yang dilakukan Bjorka ini perlu menjadi catatan dan menjadi pertimbangan tentang lembaga yang tepat dalam perlindungan data pribadi nantinya.
“Kita tunggu saja tanggal mainnya,” ujar Willy.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menjelaskan, tujuan Bjorka yakni, jika semua strategi dan taktik pertahanan yang dilakukan negara terpublikasi dan mudah dikenali lawan, tentu Indonesia dalam keadaan bahaya. Namun faktanya tidak demikian, karena sistem pertahanan siber Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain.
Meskipun RUU PDP saat ini belum disahkan di Rapat Paripurna, menurutnya, apa yang dilakukan Bjorka ini perlu menjadi catatan dan menjadi pertimbangan tentang lembaga yang tepat dalam perlindungan data pribadi nantinya.
