Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

RAPBN 2027 Jadi Penentu Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah

×

RAPBN 2027 Jadi Penentu Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Img 20260429 Wa0002
Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani. (Foto: Koma.id / Andry Novelino)

Koma.id Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada Jumat (14/8/2026). Dalam agenda tersebut, pemerintah juga akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Penyampaian RAPBN 2027 menjadi salah satu agenda penting karena akan menggambarkan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan pemerintah pada tahun mendatang.

Silakan gulirkan ke bawah

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan RAPBN tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan pemerintah dan DPR. Menurutnya, RAPBN menjadi dasar bagi pembahasan kebijakan fiskal sekaligus menentukan bagaimana keuangan negara akan digunakan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan.

“DPR akan mencermati substansi program dan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah,”jelas Puan, dikutip Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, pembahasan RAPBN harus memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Rangkaian agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat akan dimulai sejak pagi. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.

Setelah agenda sidang pagi, rangkaian kegiatan dilanjutkan setelah salat Jumat. Pada pukul 14.30 WIB, pemerintah akan menyampaikan keterangan mengenai RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan.

Penyampaian tersebut sekaligus menandai dimulainya proses pembahasan antara pemerintah dan DPR mengenai rancangan keuangan negara serta prioritas belanja untuk tahun 2027.

Pembahasan RAPBN 2027 berlangsung di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang cukup besar. Pemerintah perlu menentukan prioritas belanja dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, program prioritas nasional, serta kemampuan keuangan negara.

Dari sisi DPR, pembahasan RAPBN tidak hanya akan melihat besaran anggaran, tetapi juga efektivitas program yang akan dibiayai. Setiap alokasi anggaran akan menjadi bagian dari pembahasan untuk memastikan kebijakan fiskal memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Setelah Nota Keuangan dan RAPBN disampaikan, DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan sesuai tahapan pembentukan APBN hingga nantinya ditetapkan menjadi APBN 2027.

Dengan demikian, penyampaian RAPBN 2027 pada 14 Agustus tidak hanya menjadi agenda konstitusional, tetapi juga menjadi titik awal untuk melihat prioritas pemerintahan Prabowo pada tahun ketiga masa kepemimpinannya, khususnya dalam menentukan sektor-sektor yang akan memperoleh dukungan anggaran terbesar.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.