Koma.id – Pemerintah merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 secara ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah optimistis perekonomian Indonesia tetap solid pada 2027 meski kondisi ekonomi global masih diwarnai dinamika dan ketidakpastian.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Siap-Siap Outsourcing Masuk Era Digital
Menurut Purbaya, pengalaman pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global sepanjang 2026 menjadi modal penting dalam merancang kebijakan fiskal tahun depan.
“Kita sudah memiliki pengalaman menghadapi berbagai dinamika global pada tahun 2026. Itu menjadi modal bagi kita untuk merancang kebijakan yang mampu memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Purbaya.
Sampah Rumah Tangga Disulap Jadi Cuan, Ibu-Ibu Karawang dan Meulaboh Ciptakan Produk Bernilai
Optimisme tersebut tercermin dari desain RAPBN 2027 yang disebut disusun secara ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur.
Dalam postur RAPBN 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun, atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026.
Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Desain fiskal tersebut tetap berada dalam koridor menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati rentang defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8-2,4 persen terhadap PDB.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5 Persen
RAPBN 2027 juga diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Target tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Purbaya mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta investasi.
Pemerintah juga menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas sektor riil dan meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.
“APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” kata Purbaya.
Fokus pada Program Prioritas
Kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk mendukung delapan klaster program prioritas nasional. Klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Selain delapan klaster tersebut, pemerintah menyiapkan program pendukung yang meliputi penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Dari sisi indikator makro, pemerintah sebelumnya bersama DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,5-7,3 persen.
Pemerintah berharap kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Dengan postur pendapatan dan belanja yang lebih besar, RAPBN 2027 diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga menjadi pendorong aktivitas ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
