Koma.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyalurkan bantuan senilai total Rp565.202.500 untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bantuan tersebut disalurkan melalui program Kemenkeu Peduli sebagai bentuk gotong royong dan kepedulian pegawai Kemenkeu terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga pada tahap awal penanganan bencana.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut meninjau lokasi terdampak gempa di NTT pada Rabu (19/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menyerahkan bantuan logistik yang dihimpun oleh jajaran pegawai Kemenkeu.
“Ini baru bantuan dari Kemenkeu Peduli, dari orang-orang Kementerian Keuangan. Kita melihat seperti apa kebutuhan di sini. Nanti kalau anggaran, yang lebih besar,” kata Purbaya.
Ribuan Kilogram Bahan Pokok Disalurkan
Bantuan yang disalurkan Kemenkeu mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya 380 lembar selimut, 81 potong terpal, 200 potong pakaian, 4.600 kilogram beras, 210 liter minyak goreng, dan 2.740 kilogram gula pasir.
Selain itu, bantuan terdiri atas 225 dus susu, 150 dus mi instan, 300 papan telur, 200 dus makanan ringan, serta 540 dus air mineral.
Kemenkeu juga membawa sejumlah kebutuhan sehari-hari lainnya, seperti 20 dus kopi/teh, 20 dus sereal, 30 dus sabun, 60 dus popok bayi, 61 dus pembalut, lima dus pasta gigi, lima dus pelembap tubuh, 13 dus bumbu dapur, serta tujuh dus kecap dan saus.
Purbaya mengatakan bantuan tersebut merupakan dukungan awal dari internal Kemenkeu. Pemerintah pusat, kata dia, tetap menyiapkan dukungan anggaran yang lebih besar sesuai kebutuhan penanganan bencana di lapangan.
Pemerintah Siapkan Dukungan APBN
Purbaya memastikan pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung penanganan dampak gempa di NTT.
Kemenkeu mencatat pemerintah pusat telah menyalurkan Rp44 miliar untuk penanganan bencana di wilayah terdampak gempa NTT. Kemenkeu juga memastikan ketersediaan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar proses penanganan bencana tidak terkendala pembiayaan.
“Yang jelas, dari Kementerian Keuangan kami menyiapkan dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu. Kalau nanti membutuhkan tambahan, kita tambah. Jadi untuk bencana, anggarannya selalu kita utamakan,” ujar Purbaya.
Purbaya sebelumnya juga menyatakan pemerintah siap memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan bencana dengan terlebih dahulu menggunakan anggaran yang telah tersedia di BNPB.
Ribuan Warga Masih Mengungsi
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026). Gempa berpusat di wilayah laut di sekitar Kabupaten Nagekeo dan berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores.
Berdasarkan pembaruan BNPB per Minggu (16/8), sedikitnya 5.000 warga masih bertahan di pengungsian. Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka dengan 3.356 orang, disusul Kabupaten Manggarai sebanyak 2.078 orang. Ratusan warga lainnya juga mengungsi di Nagekeo.
BNPB mencatat kebutuhan mendesak di lokasi pengungsian meliputi tenda darurat, beras, obat-obatan, selimut, tempat tidur lapangan, tikar, air bersih, dan genset.
Dampak gempa juga menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas publik. Data BNPB pada periode tersebut mencatat 914 rumah rusak berat, 126 rumah rusak sedang, dan 317 rumah rusak ringan. Selain itu, 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintah mengalami kerusakan.
Pemerintah bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan berbagai kementerian/lembaga terus melakukan penanganan dan pendataan di wilayah terdampak. Dukungan logistik dan pembiayaan menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Penyaluran bantuan Kemenkeu Peduli diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak para penyintas sekaligus menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat NTT pascagempa.
