Koma.id – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyoroti kebutuhan tambahan anggaran bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menangani dampak gempa bumi yang melanda wilayah tersebut.
Sultan mengatakan Pemprov NTT membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan, khususnya pembangunan kembali sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Menurut Sultan, DPD RI telah berkoordinasi dengan Pemprov NTT untuk memfasilitasi kebutuhan tambahan anggaran tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan anggaran ke pemerintah pusat,” ujar Sultan, dikutip Selasa (18/8/2026).
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Menurutnya, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting agar pemulihan fasilitas publik dan kehidupan masyarakat dapat segera dilakukan.
Sultan menilai penanganan pascabencana tidak cukup berhenti pada proses evakuasi dan tanggap darurat. Setelah kondisi darurat tertangani, pemerintah perlu segera memetakan kerusakan dan menentukan prioritas pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak.
“Harapannya tentu pemerintah segera mengambil langkah-langkah rehabilitasi maupun rekonstruksi secara lebih cepat,” katanya.
Sultan juga mengapresiasi langkah pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani dampak gempa di NTT. Ia menilai proses evakuasi serta pendataan korban dan kerusakan telah dilakukan secara cepat dan cermat.
Menurutnya, pendataan secara real time penting untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran akurat mengenai kebutuhan di lapangan, baik terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan bangunan dan infrastruktur.
“Apresiasi kepada pemerintah dan BNPB yang secara cepat dan cermat melakukan evakuasi dan mendata jumlah korban serta dampak kerusakan infrastruktur dan bangunan secara real time,” ujar Sultan.
Sultan menegaskan DPD RI akan terus mengawal penanganan dampak gempa di NTT, termasuk memastikan kebutuhan daerah dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat. Dukungan fiskal diharapkan dapat segera terealisasi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali fasilitas umum tidak mengalami keterlambatan.
