KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, menilai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 66 persen berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO) menjadi catatan positif bagi pemerintahan.
Meski demikian, Anto mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, kepercayaan publik harus dijawab melalui kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPP GIMIT Ajak Masyarakat Dukung Program Revitalisasi Sekolah Khususnya di Kabupaten SBT
“Survei IPO yang mencatat 66 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya penilaian positif dari mayoritas responden. Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan dan program pemerintah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat,” ujar Anto dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
Sulaiman Haikal Sebut Prabowonomic Sesuai Cita-cita Pendiri Bangsa, Sejalan dengan UUD 1945
Anto berpandangan, tingkat kepuasan masyarakat perlu dipertahankan melalui perbaikan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, keterjangkauan harga bahan pokok, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia juga meminta pemerintah menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program yang berjalan sekaligus membenahi kebijakan yang belum memberikan hasil optimal.
“Bagi kami, yang terpenting bukan hanya angka kepuasan, tetapi bagaimana pemerintah terus memastikan kebijakannya benar-benar menyentuh kehidupan rakyat. Kepuasan masyarakat harus dibuktikan melalui perbaikan kesejahteraan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan kerja yang semakin luas, dan pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.
Harga kebutuhan pokok masih jadi perhatian
Dalam survei IPO bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih, pengendalian harga bahan pokok tercatat sebagai persoalan paling mendesak bagi responden, dengan angka 28 persen.
Pemberantasan korupsi berada di urutan berikutnya dengan 19,5 persen, sedangkan pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran mencapai 14,7 persen.
Menurut Anto, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi rumah tangga, integritas pemerintahan, dan kesempatan kerja masih membutuhkan perhatian serius.
Ia menegaskan, tingginya kepuasan publik tidak semestinya membuat pemerintah mengabaikan persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Sebaliknya, hasil survei perlu dibaca secara menyeluruh untuk mengidentifikasi bidang yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki.
“Pemerintah harus terus bekerja keras menjawab kebutuhan rakyat. Jangan sampai kepuasan yang tercermin dalam survei membuat pemerintah berpuas diri. Justru kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata dan keberanian menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan rakyat,” tegasnya.
Anto menambahkan, PPJNA 98 memandang evaluasi terhadap pemerintahan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dukungan terhadap program yang dinilai bermanfaat, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan sikap kritis terhadap kebijakan yang masih memerlukan perbaikan.
“Angka 66 persen ini menjadi catatan positif, tetapi pekerjaan pemerintah belum selesai. Rakyat membutuhkan bukti yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah harus menjaga kepercayaan publik dengan kebijakan yang tepat sasaran, pelaksanaan yang konsisten, dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Anto.
Rincian survei IPO
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra, sebelumnya memaparkan hasil survei tersebut secara daring pada Sabtu (24/10/2026). Ia menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 66 persen, terdiri atas 61 persen responden yang menyatakan puas dan 5 persen yang menyatakan sangat puas.
Sementara itu, 28 persen responden menyatakan tidak puas dan 6 persen lainnya mengaku sangat tidak puas terhadap kinerja Presiden.
Survei tersebut dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. IPO menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Hasil survei itu menjadi salah satu gambaran persepsi responden terhadap pemerintahan. Namun, bagi PPJNA 98, ukuran keberhasilan pada akhirnya tetap perlu dilihat dari kemampuan pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan menghadirkan pelayanan publik yang adil.
