KOMA.ID, JAKARTA – Harga sembako murah menjadi persoalan yang paling diharapkan masyarakat segera ditangani pemerintah. Temuan tersebut terlihat dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menunjukkan isu kebutuhan pokok berada di posisi teratas dibandingkan sejumlah persoalan lainnya.
Dalam survei tersebut, 33,5 persen responden menempatkan harga sembako murah sebagai masalah paling penting untuk segera ditangani pemerintah.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan tingginya perhatian masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok menunjukkan bahwa persoalan biaya hidup masih menjadi perhatian utama publik.
“Masyarakat menempatkan harga sembako murah sebagai persoalan yang paling mendesak untuk segera ditangani oleh pemerintah, dengan dipilih oleh 33,5% responden,” kata Dedi dalam keterangan survei tersebut.
Menurut Dedi, temuan itu memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi perhatian publik. Masyarakat, kata dia, membutuhkan kondisi harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau agar pengeluaran rumah tangga tidak semakin terbebani.
“Temuan ini menunjukkan bahwa isu biaya hidup dan daya beli masih menjadi perhatian utama publik,” ujarnya.
Selain harga sembako, persoalan pemberantasan pungli dan korupsi menempati posisi kedua dengan 19,2 persen responden. Selanjutnya, 14 persen responden berharap pemerintah menciptakan lapangan kerja baru.
Isu lain yang dinilai penting oleh masyarakat adalah peningkatan kesejahteraan rakyat sebesar 8,8 persen, pengurangan pajak 4,5 persen, jaminan kesehatan 3,9 persen, serta pembangunan infrastruktur 3,5 persen.
Sementara itu, biaya pendidikan murah dipilih 3,1 persen responden, disusul jaminan keamanan dan ketertiban umum 2,7 persen dan penegakan hukum 2 persen.
Survei tersebut juga mencatat sejumlah isu lain, yakni tidak menambah utang negara sebesar 1,9 persen, pemberantasan amoral, kriminal, dan premanisme 1 persen, serta jaminan kebebasan berpendapat 0,7 persen.
Dedi menilai susunan persoalan yang dianggap penting oleh masyarakat memperlihatkan bahwa agenda publik masih sangat kuat berkaitan dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari.
“Prioritas berikutnya adalah pemberantasan pungutan liar dan korupsi (19,2%), yang mengindikasikan masih tingginya harapan masyarakat terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” jelasnya.
Harga Bahan Pokok Jadi Faktor Ketidakpuasan
Temuan mengenai prioritas persoalan tersebut sejalan dengan faktor yang memengaruhi persepsi tidak puas dan sangat tidak puas terhadap hasil kerja Presiden Prabowo Subianto.
Dalam temuan IPO, harga bahan pokok mahal menjadi faktor terbesar yang disebut responden, yakni 18,3 persen.
Berikutnya adalah sulit mencari pekerjaan sebesar 11,6 persen, program kerja pemerintah dinilai tidak bagus 10,5 persen, serta korupsi semakin banyak 10,2 persen.
Persoalan program MBG/KDMP yang dianggap pemborosan tercatat 7,7 persen. Sementara hasil kerja belum atau tidak terlihat mencapai 7,4 persen.
Faktor lain yang memengaruhi persepsi ketidakpuasan antara lain kondisi ekonomi semakin sulit 5,5 persen, kinerja BUMN dianggap buruk 5,1 persen, serta anggapan pemerintah selalu membuat keputusan yang mengecewakan sebesar 3,9 persen.
Adapun komunikasi Presiden yang dinilai buruk tercatat 3 persen, tidak tegas dan kurang wibawa 2,8 persen, pembangunan infrastruktur lambat 2,4 persen, serta sikap sensitif terhadap kritik 2,1 persen.
Sementara itu, faktor Presiden dinilai tidak menepati janji kampanye mencapai 1,6 persen dan anggapan lebih mementingkan kepentingan sendiri sebesar 1,4 persen. Faktor lainnya tercatat 6,5 persen.
Dedi menilai rangkaian temuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan persoalan ekonomi yang mereka rasakan secara langsung.
“Survei ini menunjukkan bahwa agenda paling diharapkan masyarakat dari pemerintah saat ini masih didominasi oleh isu-isu ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari,” kata Dedi.
Dengan demikian, persoalan harga kebutuhan pokok, daya beli, lapangan pekerjaan, serta pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah yang mendapat perhatian besar dari masyarakat.
Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perbaikan kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, bahwa survei nasional IPO tersebut dilaksanakan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,9 persen.
