KOMA.ID, JAKARTA – Ketua PIJAR 98 Sulaiman Haikal menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir menunjukkan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan, penguatan kemandirian nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam tulisannya berjudul Prabowonomics Sudah Tepat: Tumbuh Merakyat, Maju Bersama, Sulaiman menyebut kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.
“Prabowonomics menunjukkan arah yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pertumbuhan ekonomi di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya capaian makroekonomi, tetapi mulai menjadi pondasi ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa,” tulis Sulaiman, Senin (26/10/2026).
Prabowo Pastikan Cabut Konsesi Perusahaan Pembakar Hutan, Pelanggaran Berulang Tak Diberi Ampun
Ia mengatakan, arah kebijakan dan program pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat menunjukkan upaya menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Hal itu mencakup penguatan kemandirian nasional, optimalisasi sumber daya untuk kepentingan masyarakat, serta perluasan manfaat pembangunan.
Sulaiman juga menegaskan bahwa penilaian positif terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang disampaikan 98 Resolution Network memiliki indikator yang dapat diuji, mulai dari perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah hingga dampaknya terhadap masyarakat.
“Karena itu, pernyataan 98 Resolution Network (dimana penulis merupakan salah satu fungsionarisnya) bahwa dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan positif bukan opini, namun fakta yang dapat diuji melalui indikator ekonomi, kebijakan yang dijalankan, dan dampaknya yang mulai dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sulaiman menyoroti tantangan ekonomi global selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari konflik geopolitik, perang tarif, gejolak energi, gangguan rantai pasok hingga ketidakpastian ekonomi internasional.
Dalam situasi tersebut, ia menilai kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan stabilitas nasional menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.
Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2025. Angka tersebut, menurutnya, relatif sebanding dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mencapai 5,2 persen pada tahun yang sama.
Sulaiman juga menyinggung perbedaan karakteristik dan tantangan kedua negara.
Meski memiliki perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah, Indonesia dan Malaysia dinilai relevan untuk dibandingkan karena sama-sama berada di kawasan ASEAN, memiliki ekonomi terbuka, serta mengandalkan sektor komoditas, manufaktur dan perdagangan internasional.
“Perbandingan tersebut bukan untuk menentukan negara yang lebih unggul, melainkan menunjukkan bahwa negara dengan karakter ekonomi serupa sama-sama membutuhkan daya tahan domestik menghadapi tekanan global,” tulisnya.
Menurut Sulaiman, kebijakan Prabowonomics diarahkan untuk memperkuat produksi nasional, mewujudkan kemandirian pangan, mendorong hilirisasi dan industrialisasi, serta memperbesar ruang ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sulaiman menyebut sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan perumahan rakyat, dan berbagai agenda pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan.
Ia juga menilai pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah di dalam negeri dapat memperkuat perekonomian nasional.
Menurutnya, konsep Tumbuh Merakyat harus diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya beli masyarakat.
“Inilah makna ‘Tumbuh Merakyat’ menjadi nyata, pertumbuhan harus membuka lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya beli masyarakat,” tulis Sulaiman.
Sementara itu, konsep Maju Bersama dimaknai sebagai pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan, sehingga kemajuan tidak hanya terpusat di wilayah atau pusat-pusat ekonomi tertentu.
“Sedangkan ‘Maju Bersama’ berarti kemajuan tidak hanya dinikmati pusat-pusat pertumbuhan. Petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, koperasi, industri nasional hingga masyarakat daerah pun memperoleh kesempatan berkembang dan menikmati hasil pembangunan,” lanjutnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Sulaiman menilai stabilitas nasional menjadi prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan. Ia menggunakan situasi di Prancis sebagai ilustrasi mengenai bagaimana persoalan sosial, biaya hidup, layanan publik, dan ketegangan politik dapat memicu demonstrasi hingga kerusuhan.
Namun, ia mengakui Indonesia tetap menghadapi persoalan dan kritik. Menurutnya, kemampuan mengelola perbedaan secara demokratis serta mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan berskala luas merupakan modal penting bagi pembangunan.
“Indonesia tentu tetap menghadapi persoalan dan kritik. Namun, kemampuan mengelola perbedaan secara demokratis serta menjaga agar persoalan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan berskala luas merupakan modal penting bagi kesinambungan pembangunan,” tulisnya.
Sulaiman kembali menegaskan bahwa penilaian positif 98 Resolution Network terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran didasarkan pada pandangan bahwa perekonomian Indonesia masih tumbuh di tengah tekanan global, sementara stabilitas nasional relatif terjaga.
Lebih lanjut, Sulaiman mengingatkan bahwa keberhasilan Prabowonomics tidak cukup hanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), yakni nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara.
Menurutnya, ukuran keberhasilan ekonomi juga harus mencakup kemampuan pemerintah mengubah pertumbuhan menjadi kesempatan ekonomi, terutama bagi generasi muda, sekaligus meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan pemerataan.
“Keberhasilan Prabowonomics tidak cukup dilihat melalui PDB (Produk Domestik Bruto), yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Ukurannya adalah kemampuan mengubah pertumbuhan menjadi kesempatan ekonomi buat rakyat khususnya generasi muda, kesejahteraan, kemandirian, dan pemerataan,” tulisnya.
Ia menilai dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi fondasi awal bagi pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Tantangan selanjutnya adalah memperkuat fondasi tersebut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah.
“Dua tahun pertama telah menjadi pondasi pemerintahan Prabowo Gibran. Tantangan berikutnya adalah memastikan pondasi tersebut semakin kuat dari pusat hingga daerah, sehingga Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi rakyat semakin berdaya,” pungkas Sulaiman.
