KOMA.ID, JAKARTA – Influencer sekaligus dokter, dr. Tirta Mandira Hudhi, mengingatkan pemerintah mengenai kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap udara bersih dan air bersih, di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memburuknya kualitas udara.
Menurut dr. Tirta, ancaman kemarau panjang dan fenomena El Nino semestinya menjadi perhatian pemerintah sejak dini. Ia menilai, peringatan dari para pakar mengenai potensi kondisi tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi bencana sebelum dampaknya semakin meluas.
“Sekedar mengingatkan negara dan pemerintah itu wajib menjamin kebutuhan warganya terutama soal dua hal yaitu; udara bersih dan air bersih,” kata dr. Tirta dalam pernyataannya, Rabu (21/10/2026).
Ia menegaskan, faktor alam yang berada di luar kendali manusia tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
“Jadi jangan didebat lagi apalagi ngeles dengan ngomong, ini di luar kuasa kami. Betul, segala sesuatu yang di luar kehendak manusia itu adalah faktor X yang tidak bisa kita kontrol, tetapi ada yang namanya mitigasi,” ujarnya.
dr. Tirta kemudian mencontohkan mitigasi bencana gempa bumi di sejumlah negara. Menurut dia, manusia memang tidak dapat memastikan kapan gempa akan terjadi, tetapi risiko dan dampak yang ditimbulkannya dapat dikurangi melalui berbagai langkah pencegahan, termasuk pembangunan gedung tahan gempa.
“Sama sepertinya kali ini, yang di suarakan oleh masyarakat adalah kenapa enggak kelar-kelar,” tuturnya.
Ia juga menyoroti dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat. Dr. Tirta membandingkan kondisi kualitas udara di Jakarta dengan wilayah yang terdampak asap karhutla dengan tingkat polusi yang jauh lebih tinggi.
“Dan terutama nih bayangin di Jakarta yang kualitas, air quality index 150 aja sudah megap-megap. Kita bisa tanyakan ke poli paru tanya sejawat-sejawat dokter di poli paru, keluhan bronkitis kronis, iya kan, batuk, asma, bahkan faringitis, radang pita suara, itu meningkat di Jakarta yang kualitas udaranya 150. Bayangin yang kena dampak asap yang 500, 600, 1.000,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlindungan kesehatan warga yang terpapar asap. Meski demikian, angka indeks kualitas udara dan peningkatan keluhan penyakit yang disebutkan dr. Tirta perlu dikonfirmasi melalui data pemantauan kualitas udara serta informasi fasilitas kesehatan terkait.
Lebih lanjut, dr. Tirta menyayangkan kritik terhadap penanganan karhutla justru dibawa ke ranah konflik politik dan pertentangan antarkelompok masyarakat. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya dipahami sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap pihak yang menjalankan kekuasaan.
“Dan kita ini lebih fokus saling horizontal dan digeser bahwa kalian barisan sakit hati, kalian kalah pemilu. Mas, Pemilu tuh udah 2024, enggak ada peduli lagi, yang kita lakukan sekarang adalah ini yang kritik ini mengkritik teman-teman yang lagi memegang kekuasaan yang digaji atas setoran pajak rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak dialihkan menjadi perdebatan politik yang justru memecah masyarakat.
“Jadi ini bukan soal barisan sakit hati, jangan membawa isu ini menjadi konflik horizontal, urip iku wes mumet, utekku wes mumet, kita semua tuh sudah pusing, jadi mending ya kalau kamu tidak bisa memberikan statemen yang menenangkan mending mingkem Gook,” pungkasnya.
Pernyataan dr. Tirta tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, mitigasi yang terukur, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Selain upaya pemadaman, pemerintah juga perlu memastikan informasi kualitas udara tersampaikan dengan baik serta menyediakan langkah perlindungan kesehatan bagi warga yang terpapar asap.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang menyebut pemerintah tidak melakukan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dua hari lalu, Menko Polkam Jenderal TNI (purn) Dudung Abdurachman menegaskan, bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk menangani kebakaran, termasuk mengerahkan personel TNI dan Polri. Namun, ia mengakui penanganan karhutla bukan perkara mudah, terutama di kawasan lahan gambut.
“Saya selaku Menko Polkam tentunya menghimbau kepada masyarakat. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, ya. Tidak mudah penanganan situasi terutama masalah karhutla terutama lahan gambut yang tidak bisa semudah itu kita lakukan (pemadaman -red),” kata Dudung di Istana Negara Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia meminta masyarakat mempercayai upaya yang sedang dilakukan pemerintah dan tidak langsung menyimpulkan bahwa penanganan karhutla diabaikan.
“Dan ini kita percayakan kepada kita semua ya,” ujarnya.
