KOMA.ID, JAKARTA – Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan merespons tentang adanya aksi simbolik Greenpeace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, yang menyoroti persoalan krisis iklim dan biaya hidup mendapat respons dari pemerintah.
Syahganda menyatakan bawah Istana sangat menghormati aksi tersebut dan menyebut penanganan masalah lingkungan serta perlindungan daya beli masyarakat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda, Selasa (20/10/2026).
Syahganda menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan lingkungan adalah memperkuat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut keterangan Bakom, Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak.
Pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Prabowo disebut meminta agar sanksi diperberat, termasuk dengan mempertimbangkan penggolongan perbuatan tersebut sebagai terorisme ekologi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani dampak kebakaran hutan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Selain persoalan lingkungan, pemerintah menyatakan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup.
Salah satunya melalui paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Program tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” tambah Syahganda.
Pemerintah berharap bantuan beras dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, sementara tambahan pasokan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ditujukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
Adapun kebijakan mempertahankan harga BBM hingga akhir 2026 disebut sebagai salah satu langkah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah menyadari bahwa penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli masyarakat membutuhkan upaya berkelanjutan.
Karena itu, aspirasi yang disampaikan melalui aksi publik dinilai dapat menjadi masukan dalam evaluasi kebijakan. Syahganda mengatakan pemerintah terbuka terhadap data maupun rekomendasi Greenpeace yang dapat disampaikan kepada kementerian terkait.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” pungkas Syahganda.
