Koma.id – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo meminta pemerintah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang masih berlangsung dan memicu kabut asap hingga berdampak ke negara tetangga.
Ganjar menilai persoalan karhutla tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga meluas hingga ke luar Indonesia. Karena itu, ia meminta pemerintah dan seluruh pemegang otoritas politik memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran tersebut.
Menurut Ganjar, pemerintah perlu memastikan upaya pemadaman berjalan efektif agar kabut asap tidak terus meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Desakan serupa disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris Jenderal PKS sekaligus anggota DPR RI, Muhammad Kholid, mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil peran lebih besar dalam penanganan karhutla, termasuk memperkuat koordinasi regional melalui ASEAN.
Kholid menilai persoalan kabut asap lintas batas tidak cukup diselesaikan melalui diplomasi bilateral. Pemerintah Indonesia perlu mendorong kerja sama konkret dengan negara-negara ASEAN, mulai dari pertukaran informasi, dukungan teknis, penyelarasan bantuan, hingga membuka peluang bantuan internasional sesuai kebutuhan di lapangan.
Ratusan Titik Panas Masih Terdeteksi
Kholid menyebut kondisi karhutla di sejumlah wilayah Indonesia masih membutuhkan penanganan serius. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan hingga 8 Oktober 2026 pukul 21.10 WIB, terdapat 387 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di seluruh Indonesia.
Sumatera Selatan tercatat memiliki 130 titik panas, sedangkan Kalimantan Tengah mencatat 86 titik. Sementara itu, pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 9 Oktober menunjukkan terdapat 622 titik panas di Kalimantan Barat dalam periode 24 jam, disertai potensi gangguan jarak pandang akibat kabut asap.
Menurut Kholid, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga perlu melindungi masyarakat yang terdampak asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
Ia juga meminta perlindungan terhadap warga, sekolah, pekerja, dan layanan kesehatan menjadi bagian dari komando penanganan karhutla. Selain itu, sumber kebakaran perlu diungkap secara transparan dan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum.
“Kabut asap telah mengganggu kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan hubungan dengan negara tetangga. Penanganan harus segera dipercepat,” kata Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Presiden Prabowo Berkomunikasi dengan PM Malaysia
Persoalan kabut asap lintas batas turut dibahas dalam komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis (8/10/2026).
Anwar menyatakan telah menghubungi Prabowo untuk membahas dampak kabut asap akibat karhutla di Kalimantan dan sejumlah wilayah Indonesia lainnya. Ia menyebut kondisi tersebut mengkhawatirkan karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat di negara tetangga.
Anwar juga menyampaikan kesiapan Malaysia untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, ia meminta Menteri Luar Negeri Malaysia menghubungi Sekretariat ASEAN guna mendorong pertemuan tingkat menteri lingkungan hidup negara-negara ASEAN untuk membahas persoalan kabut asap.
Menindaklanjuti komunikasi kedua pemimpin, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan untuk menjelaskan langkah-langkah penanganan karhutla.
Arrmanatha menyebut Indonesia telah mengerahkan lebih dari 60.000 personel serta mengoperasikan sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk mendukung pemadaman melalui water bombing dan operasi terkait kondisi cuaca.
Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut dapat mempercepat penanganan kebakaran di Sumatra dan Kalimantan sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
PKS Dorong Indonesia Memimpin Kerja Sama ASEAN
Kholid mengapresiasi komunikasi Prabowo dengan Anwar. Namun, ia menilai momentum tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kepemimpinan Indonesia dalam menggerakkan kerja sama regional, bukan hanya melalui komunikasi diplomatik antarpemerintah.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), perjanjian ASEAN untuk menangani pencemaran kabut asap lintas batas. Menurutnya, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui koordinasi dan tindakan nyata antarnegara.
Kholid mendorong pemerintah memanfaatkan mekanisme kerja sama ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi mengenai titik api, dukungan teknis, serta penyelarasan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia juga membuka peluang pemanfaatan bantuan dari negara-negara ASEAN, dengan tetap menempatkan kendali operasi penanganan karhutla di tangan pemerintah Indonesia.
“Indonesia harus mengambil inisiatif dalam pertemuan negara-negara ASEAN dan menjadikan pusat koordinasi tersebut sebagai simpul kerja sama penanganan asap di kawasan,” ujar Kholid.
Ia menegaskan, kerja sama regional tetap harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menangani sumber kebakaran dan melindungi masyarakat di dalam negeri.
“Kerja sama ASEAN patut digunakan untuk mempercepat penanganan, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah Indonesia,” tegasnya.
Dengan meluasnya dampak kabut asap hingga ke negara tetangga, penanganan karhutla kini menjadi persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat, sekaligus hubungan regional. Desakan Ganjar dan PKS menempatkan percepatan pemadaman, perlindungan warga, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan penguatan kerja sama ASEAN sebagai sejumlah langkah yang perlu diperhatikan pemerintah.
