Koma.id, Jakarta – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyoroti dampak pemadaman listrik massal (blackout) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Fahmy menjelaskan, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara tegas mewajibkan PT PLN memberikan ganti rugi kepada pelanggan akibat pemadaman listrik yang berlangsung selama berjam-jam bahkan hingga berhari-hari. Kondisi tersebut dinilai membuat konsumen berada pada posisi yang dirugikan ketika terjadi gangguan kelistrikan berskala besar.
Ia menyinggung peristiwa blackout yang dipicu gangguan pada jaringan transmisi 275 kV di wilayah Muara Bungo, Jambi, yang berdampak pada pasokan listrik di sejumlah provinsi di Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, hingga Lampung.
Bareskrim Siap Back Up Kortas Tipikor Usut Dugaan Korupsi Batu Bara PLTU Senilai Rp5 Triliun
Menurut Fahmy, secara teknis pemadaman listrik berskala besar merupakan risiko yang dapat terjadi pada sistem kelistrikan di berbagai negara. Dengan jaringan transmisi yang luas dan kompleks, kerusakan pada satu titik dapat memicu gangguan berantai yang berujung pada blackout.
Ia menilai kejadian seperti itu masih dapat ditoleransi apabila hanya terjadi sesekali sebagai bagian dari risiko teknis operasional. Bahkan, sejumlah negara maju juga pernah mengalami peristiwa serupa.
Namun demikian, Fahmy mengingatkan bahwa apabila blackout terjadi berulang kali dalam waktu yang relatif singkat, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi adanya persoalan pada keandalan sistem kelistrikan nasional. Menurutnya, frekuensi pemadaman yang tinggi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pemantauan, pemeliharaan pembangkit, maupun jaringan transmisi yang dimiliki PLN.
Fahmy juga menyoroti besarnya investasi yang telah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan. Berdasarkan data yang dikutipnya, investasi sektor kelistrikan mencapai sekitar Rp8.561 triliun atau setara sekitar US$500 miliar, yang digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, hingga pengembangan smart grid dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.
Dengan besarnya investasi tersebut, ia berharap keandalan sistem kelistrikan terus ditingkatkan sehingga potensi gangguan dapat diminimalkan. Menurutnya, apabila pemadaman listrik semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun dunia usaha, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem monitoring dan pengelolaan jaringan kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
