Koma.id – Narasi “Reformasi Jilid II” yang sempat muncul dalam sejumlah aksi mahasiswa dinilai belum mencerminkan kondisi politik Indonesia saat ini. Pengamat politik dan kebijakan publik Adi Prayitno menegaskan situasi nasional saat ini sangat berbeda dengan kondisi yang melatarbelakangi lahirnya Reformasi 1998.
Menurut Adi, membandingkan keadaan saat ini dengan krisis multidimensi yang menyebabkan tumbangnya pemerintahan Orde Baru merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Ia menilai stabilitas politik dan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat.
“Beda jauh. Saat ini soliditas politik terjalin luar biasa solid dan fundamental ekonomi kuat. Kejauhan jika dikait-kaitkan dengan situasi 1998. Menyamakan kondisi saat ini dengan 1998 terlampau menyederhanakan masalah,” kata Adi Prayitno, Jumat (12/6/2026).
Meski demikian, Adi menilai setiap aksi demonstrasi memiliki isu yang menjadi perhatian peserta aksi. Kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kondisi ekonomi hingga program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), menurutnya merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi.
“Setiap demo pasti ada isu yang dibawa. Salah satunya misalnya soal perbaikan ekonomi atau kritik terhadap MBG dan kopdes. Isu biasa saja. Tanpa demo pun isu semacam ini sudah sering didengar publik,” ujarnya.
Adi mengatakan aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi tetap berpeluang memengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, hal itu sangat bergantung pada substansi dan rasionalitas tuntutan yang diajukan. “Kalau rasional pasti didengar pemerintah, sebaliknya kalau tak rasional bisa diabaikan. Apapun pemerintah juga punya kalkulasi sendiri soal situasi saat ini,” tuturnya.
Adi menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme penyampaian aspirasi yang dijamin dalam sistem demokrasi. Terkait hal itu, keberhasilan sebuah aksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah massa yang turun ke jalan, melainkan juga oleh relevansi persoalan yang diangkat serta solusi yang ditawarkan kepada pemerintah.
Pada sisi lain, Adi menyoroti tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia pada Mei 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih berada di atas 70%.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator narasi krisis politik, seperti menjelang Reformasi 1998 belum memiliki pijakan yang kuat dalam kondisi objektif Indonesia saat ini. “Kondisi tersebut menunjukkan situasi politik dan pemerintahan saat ini masih mendapat legitimasi yang cukup tinggi dari masyarakat,” pungkasnya.
