Koma.id– Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menyoroti perlakuan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang ditahan tanpa mengenakan rompi tahanan maupun borgol.
Harusnya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak patut terdapat perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.
“Yang berkaitan dengan mantan Jampidsus, Bapak Febrie, di mana tadi kami katakan di dalam sambutan, bagaimana warga negara yang oleh konstitusi memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, ternyata tidak sama di hadapan penegak hukum,” ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Hasto kemudian membandingkan dengan pengalaman yang pernah dialaminya saat menjalani proses hukum. Ia mengatakan dirinya tetap mematuhi seluruh prosedur, termasuk mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan diborgol, meskipun meyakini perkara yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi.
“Sehingga saya pun pernah mengalami ketika mengenakan rompi oranye, diborgol, saya taat, meskipun saya tahu itu bagian dari suatu kriminalisasi akibat sikap keras di dalam menyikapi Pemilu tahun 2024 yang lalu. Itu saya terima,” sambungnya.
Menurut Hasto, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap Febrie hanya karena yang bersangkutan pernah menjabat sebagai pejabat di institusi penegak hukum. Ia menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian.
Hasto menilai, apabila terdapat perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan sampai pengalaman pahit itu terjadi kembali. Dan kondisi yang ekstrem tersebut menunjukkan bahwa hukum betul-betul tidak berkeadilan,” imbuh Hasto.
