KOMA.ID, JAKARTA – Pemerhati ekonomi dan geopolitik yang juga bagian dari Gerakan Solidaritas TAPOL/NAPOL Indonesia, Akbar Husein, menilai upaya mendorong agenda “Reformasi Jilid Dua” melalui gelombang aksi mahasiswa belakangan ini tidak berhasil memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Menurutnya, narasi yang masif dibangun di ruang digital tidak berbanding lurus dengan dukungan riil di lapangan.
Akbar mengatakan, aksi yang melibatkan sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan kelompok aliansinya, pada akhirnya lebih banyak diwarnai tuntutan mengenai persoalan ekonomi dibanding agenda perubahan kekuasaan yang selama ini didorong sebagian kelompok tertentu.
Frans Freddy Soroti Kericuhan Diskusi di UGM: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Emosi
“Alih-alih memicu transisi kekuasaan, gerakan tersebut justru kehilangan momentumnya,” kata Akbar Husein dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (15/6/2026).
Ghilman Hanif Ingatkan Kritik Mahasiswa Harus Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Ancaman bagi Pemerintah
Ia menilai isu pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak, kebijakan subsidi, hingga evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menjadi tuntutan yang lebih dominan dalam aksi tersebut dibanding seruan untuk menggulirkan Reformasi Jilid Dua.
Menurut Akbar, terdapat sejumlah faktor yang membuat agenda tersebut tidak berkembang menjadi gerakan nasional yang lebih besar. Salah satunya adalah kondisi keamanan dan stabilitas politik yang dinilai masih terjaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ia melihat mayoritas kelompok masyarakat, mulai dari kalangan umat Islam, buruh, aktivis nasionalis hingga partai-partai pendukung pemerintah, lebih memilih mengawal pemerintahan yang berjalan ketimbang mendorong perubahan kekuasaan di luar mekanisme konstitusional.
Akbar juga mengkritik narasi yang menyamakan pemerintahan Presiden Prabowo dengan rezim Orde Baru. Menurutnya, perbandingan tersebut tidak memiliki landasan historis yang kuat mengingat Prabowo memperoleh mandat melalui pemilihan umum yang demokratis.
“Pastinya teori mandat demokrasi secara tegas menyatakan bahwa pergantian kekuasaan itu harus dilakukan melalui mekanisme institusional pada kotak suara,” tegasnya.
Dalam pandangannya, sejumlah isu yang dijadikan dasar kritik terhadap pemerintah juga tidak bisa disederhanakan sebagai alasan untuk menggulirkan perubahan kekuasaan. Ia mencontohkan persoalan nilai tukar rupiah yang menurutnya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.
Begitu pula dengan kenaikan harga Pertamax yang dinilainya tidak berdampak langsung terhadap mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah karena sebagian besar masih menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar utama.
Sementara terkait dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis, Akbar justru mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai tegas dalam menangani persoalan tersebut.
“Masalah tata kelola dan korupsi di Program Makan Bergizi Gratis (MBG), justru kita semua sangat mengapresiasi dan mendukung sikap tegas Presiden Prabowo yang langsung mencopot tiga pucuk pimpinan di lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), hingga langsung menjebloskan ketiganya ke dalam penjara merupakan wujud keberpihakan Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Lebih jauh, Akbar menilai kelompok yang mendorong agenda Reformasi Jilid Dua tidak memiliki figur alternatif yang mampu menawarkan kepemimpinan nasional yang kuat dan kredibel. Menurutnya, pergantian kekuasaan tanpa kesiapan kepemimpinan yang matang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Ia mengingatkan bahwa pengalaman Reformasi 1998 menyisakan berbagai persoalan yang hingga kini masih dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
“Keberanian tanpa perhitungan rasional bukanlah heroisme, melainkan kebodohan absolut yang akan mengorbankan masa depan ratusan juta rakyat,” tegas Akbar.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas nasional dan mengawal berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Menurutnya, program-program strategis nasional yang tengah berlangsung perlu mendapatkan dukungan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Akbar menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut tidak dimanfaatkan sebagai kendaraan politik untuk menciptakan instabilitas yang dapat merugikan kepentingan bangsa secara keseluruhan.
