KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Environmental Parliament Watch, Ghilman Hanif, menilai berbagai kritik yang belakangan muncul dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat sipil seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik justru merupakan bagian penting dari mekanisme koreksi dalam sistem demokrasi.
Pandangan tersebut disampaikan Ghilman melalui sebuah tulisan yang mengulas kondisi ekonomi nasional, tata kelola pemerintahan, hingga dinamika demokrasi di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia.
Frans Freddy Soroti Kericuhan Diskusi di UGM: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Emosi
Menurut Ghilman, Indonesia saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah akibat tekanan ekonomi global, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap daya beli masyarakat, hingga meningkatnya kehati-hatian investor dalam menanamkan modal.
“Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap daya beli masyarakat, meningkatnya kehati-hatian investor, hingga perlambatan pada beberapa sektor riil, hal ini menjadi penting bahwa, pembangunan nasional tidak dapat hanya bertumpu pada optimisme dan kata-kata motivasi, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta kemampuan membaca realitas yang berkembang di tengah masyarakat,” tulis Ghilman.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui indikator makro ekonomi atau besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah. Kondisi riil masyarakat, terutama daya beli, juga harus menjadi perhatian utama.
Ghilman mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pelemahan daya beli akan berdampak luas terhadap sektor perdagangan, industri, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan negara atau tingginya target pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak,” ujarnya.
Soroti Tata Kelola Program MBG
Dalam tulisannya, Ghilman juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik menyusul adanya kasus dugaan korupsi yang tengah diproses aparat penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa secara konsep, program tersebut memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, menurutnya, niat baik harus dibarengi dengan tata kelola yang baik agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
“Secara konseptual, tujuan program tersebut sangat mulia. Tidak ada bangsa yang dapat menjadi negara maju tanpa investasi yang serius terhadap kesehatan dan kualitas generasi mudanya. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan, niat baik tidak pernah cukup untuk menjamin keberhasilan sebuah kebijakan,” katanya.
Ghilman menilai penetapan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan program prioritas nasional harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola program pemerintah.
“Persoalan ini tidak seharusnya dipandang sebagai kesalahan individu semata. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, setiap penyimpangan yang terjadi dalam program strategis negara harus dibaca sebagai peringatan bahwa terdapat kelemahan sistem yang perlu diperbaiki secara menyeluruh,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan program tersebut.
“Keterbukaan bukan ancaman bagi pemerintah. Justru transparansi merupakan instrumen penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” lanjutnya.
Kritik Mahasiswa Dinilai Wajar dalam Demokrasi
Selain persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan, Ghilman turut menyoroti maraknya kritik dan aksi demonstrasi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi dan telah dijamin oleh konstitusi.
“Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Hak tersebut merupakan bagian dari fondasi demokrasi yang harus dijaga bersama,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa yang menyoroti persoalan ekonomi, penggunaan APBN, hingga evaluasi program prioritas pemerintah seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kritik yang disampaikan secara damai dan bertanggung jawab justru merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mengawal jalannya pemerintahan,” katanya.
Menurut Ghilman, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa kerap menjadi kelompok yang paling awal membaca berbagai persoalan sosial, politik, maupun ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi energi perbaikan. Pemerintah tidak perlu anti terhadap kritik. Sebaliknya, pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan ketika terdapat masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Dorong Jalan Moderat
Di akhir tulisannya, Ghilman mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mengedepankan pendekatan yang moderat dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
Menurutnya, Indonesia tidak membutuhkan pertentangan berkepanjangan antara pemerintah dan kelompok kritis, melainkan kerja sama untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Indonesia tidak membutuhkan pertentangan yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat yang kritis. Yang dibutuhkan adalah kerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang kuat hanya dapat terwujud apabila ditopang oleh ekonomi yang sehat, pemerintahan yang bersih, serta demokrasi yang hidup dan berjalan dengan baik.
“Pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah menghadapi kritik atau persoalan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki tata kelola, menjaga demokrasi, dan terus bergerak maju dengan semangat transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
