Ferry Koto soal Kegaduhan di UGM : Terjadi Jarak Pandang Mahasiswa dengan Pejabat

KOMA.ID, JAKARTA – Influencer dan pegiat sosial media, Zulfery Yusal Koto atau yang lebih dikenal sebagai Ferry Koto, menanggapi kegaduhan yang terjadi dalam acara diskusi yang digelar Total Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6/2026) malam.

Melalui unggahan di akun media sosialnya, Ferry Koto menilai pembubaran acara oleh sejumlah mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari perbedaan cara pandang antara mahasiswa dengan para pejabat pemerintah yang hadir sebagai pembicara.

Menurutnya, mahasiswa dan pejabat berada pada posisi yang berbeda dalam memandang berbagai kebijakan pemerintah yang saat ini menjadi sorotan publik.

“Ndak salah mahasiswa yang membubarkan acara Total Politik di UGM di tengah situasi ini,” tulis Ferry Koto dalam akun X pribadinya @ferrykoto, Selasa (16/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa para pembicara yang berasal dari kalangan pemerintah datang dengan keyakinan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah berada di jalur yang benar dan memberikan manfaat bagi rakyat maupun negara.

“Mas @budimandjatmiko @NusronWahid1 dan Sudaryono datang dengan kesadaran bahwa kebijakan pemerintah di sisi yg benar, dan di pikiran mereka, sebagai bagian kekuasaan, semua pelaksanaan di bawah berjalan benar. Menguntungkan rakyat dan negara,” lanjutnya.

Di sisi lain, Ferry menilai mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda terhadap realitas yang mereka lihat dan rasakan di lapangan.

“Sementara mahasiswa UGM tsb punya kesadaran berbeda, bertolak belakang malah dengan para pejabat tsb. Kebijakan pemerintah di sisi yg salah, dan realitas di lapangannya nyata banyak penyimpangan. Merugikan rakyat dan negara,” ujarnya.

Dalam unggahan tersebut, Ferry juga menyinggung sejumlah program strategis pemerintah yang menurutnya telah menuai banyak kritik dan laporan dari masyarakat.

Ia menyebut persoalan pengadaan motor di Badan Gizi Nasional (BGN) dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh kebijakan yang sejak awal telah memunculkan tanda tanya di tengah publik.

“Pengadaan Motor BGN, Tata Kelola MBG, sudah terlihat ganjil, bau busuk menyengat, tapi kan kalian semua waktu itu tetap membela bahwa yang dilakukan BGN benar, bahwa MBG ini berjalan baik dgn tujuan mulianya. Sampai akhirnya semua kasep, uang rakyat di maling, kalian yg membela pun tertipu,” tulisnya.

Selain itu, Ferry juga mengkritik pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menurutnya telah memunculkan berbagai persoalan mulai dari pengadaan sarana hingga tata kelola organisasi.

“Sama dengan KDMP, sudah banyak bau busuk menyengat, dari pengadaan Truk yang serampangan, bangunan KDMP yang asal-asalan, rekruit manager yang bertentangan dengan UU, bahkan tidak ada sama sekali ruh koperasi di KDMP, kalian pejabat kan tetap buta tuli. Tetap membela program KDMP itu di jalan yang benar,” katanya.

Ferry menilai perbedaan posisi antara mahasiswa dan pejabat negara menjadi akar dari ketegangan yang terjadi dalam forum tersebut.

“Di sana masalahnya, memang posisinya mahasiswa dan kalian pejabat saling berhadapan, tidak dalam sisi yang sama,” tandasnya.

Menurut dia, mahasiswa hadir sebagai penyambung suara masyarakat yang mengalami berbagai kesulitan di lapangan, sementara para pejabat memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dan membela kebijakan pemerintah.

“Mahasiswa menyuarakan amanat kesusahan rakyat, problem nyata di lapangan, kalian pejabat sesuai tabiatnya tentu membela tuan kalian yang memberi jabatan, yaitu Presiden,” tulis Ferry.

Karena itu, ia mempertanyakan sensitivitas para mantan aktivis mahasiswa yang kini berada di lingkaran kekuasaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pertanyaannya, sebagai mantan aktivis mahasiswa, apakah tidak tersisa sedikit pun pada diri kalian, sensitifitas atas kesusahan dan masalah yang dirasakan rakyat di bawah?,” paparnya.

Menutup pernyataannya, Ferry Koto mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah. Ia pun mendorong para pejabat yang memiliki akses langsung kepada Presiden untuk menyampaikan berbagai persoalan tersebut secara terbuka demi perbaikan kebijakan.

“Mungkin jika Mas Bud, Nusron, dan Sudar punya akses lebih kuat ke Presiden, coba sampaikan ini. Jangan hanya puja puji di depan Presiden, coba berani sampaikan ‘Pak Presiden, program bapak MBG dan KDMP jadi bancakan di bawah, lebih baik hentikan dulu, evaluasi total’,” tukasnya.

Ia meyakini dialog yang konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa akan lebih mudah terwujud apabila berbagai persoalan yang muncul di lapangan terlebih dahulu diakui dan dievaluasi secara terbuka.

“Jika kalian berani sampaikan itu ke Presiden, maka barulah bisa duduk bersama mahasiswa, berdialog untuk perbaikan negeri ini,” pungkas Ferry.