KOMA.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial Zulfery Yusal Koto atau Ferry Koto melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh faktor eksternal semata, melainkan karena buruknya pengelolaan pemerintahan dan rendahnya kapasitas sejumlah pejabat yang menjalankan program-program strategis negara.
Pernyataan itu disampaikan Ferry Koto dalam unggahannya di akun X pribadinya @ferrykoto pada hari Sabtu (6/6/2026), saat menanggapi narasi yang menyebut tekanan terhadap ekonomi nasional berasal dari pihak-pihak yang berupaya melawan kebijakan pemerintah.
Jika Benar Said Iqbal Dilantik Hari Ini, Prabowo Efektif Punya 10 Penasihat Khusus, Ini Daftarnya
Menurut Ferry, pemerintahan yang dikelola dengan baik tidak akan mudah digoyang oleh tekanan dari luar, termasuk oleh spekulan pasar internasional sekalipun.
“Jika pemerintah dikelola dengan benar, kebijakan benar, dengan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi teruji duduk di pemerintahan, mau Soros, mau setan dari neraka sekalipun yang turun ke Indonesia, tidak akan membuat pemerintah goyang, apalagi jatuh,” tegas Ferry Koto.
Ia kemudian membandingkan kondisi saat ini dengan era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kedua pemerintahan tersebut mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan politik maupun ekonomi tanpa mengalami guncangan serius.
“Era Jokowi sudah membuktikannya, era SBY juga. Dua periode mereka memerintah, bahkan saat Prabowo memilih oposisi, dengan berbagai persoalan, tidak membuat mereka goyang, tidak jatuh,” ujarnya.
Namun Ferry menilai kondisi berbeda terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. Ia mengaku khawatir dengan arah tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Tapi era Prabowo ini memang mengkhawatirkan,” katanya.
Ferry menuding banyak posisi penting dalam pemerintahan saat ini diisi oleh figur yang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi memadai untuk menjalankan program-program besar yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar.
“Isinya pejabat-pejabat tidak berkapasitas dan tidak kompeten yang menjalankan program besar, yang menyedot keuangan negara,” ujarnya.
Ia bahkan menilai sejumlah program yang digadang-gadang untuk kepentingan rakyat justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu.
“Program besar yang sangat terlihat hanya memperkaya pejabat dan kroni, tapi menggunakan jargon kesejahteraan rakyat sebagai topengnya,” kata Ferry.
Dalam kritiknya, Ferry juga menyinggung pola pengambilan keputusan di lingkungan Istana. Ia menilai Presiden Prabowo terlalu mempercayakan urusan kabinet kepada sosok tertentu.
“Apalagi Presiden Prabowo mempercayakan urusan kabinetnya dalam segala hal, hanya ke seorang mayor yang dikarbit jadi letkol,” sindirnya.
Lebih lanjut, Ferry menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang belakangan menuai kritik dari masyarakat. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada gagasan program yang diusung pemerintah, melainkan pada pelaksanaannya yang dinilai buruk.
“Banyak kebijakan ngaco yang dibuat, sampai disebut publik ‘kebijakan makan jadi taik’. Ini gambaran salah tata kelola, pemerintah yang memberi makan rakyatnya malah dimaki,” ujarnya.
“Ini bukan karena gagasannya buruk, tapi implementasinya buruk,” sambung Ferry.
Ia menilai Presiden Prabowo saat ini tidak memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan karena terlalu bergantung pada laporan dari lingkaran terdekatnya.
“Sementara Presiden hidup dalam ilusinya sendiri seolah orang sekitarnya bekerja benar, sampai akhirnya Kejaksaan Agung dan KPK membuktikan sebaliknya,” katanya.
Ferry juga mengaitkan kondisi ekonomi saat ini dengan menurunnya kepercayaan investor terhadap pemerintah. Menurut dia, arus modal keluar atau capital outflow yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir merupakan indikator nyata berkurangnya keyakinan investor terhadap tata kelola pemerintahan.
“Capital outflow yang terjadi besar-besaran, yang mengakibatkan rupiah tertekan, bukan semata persoalan global, adalah cermin hilangnya kepercayaan investor pada tata kelola pemerintahan hari ini,” tegasnya.
Ia kemudian mengingatkan bahwa dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang lebih besar apabila tidak segera diatasi.
“Jika situasi ini terus bertahan, jangankan Soros, seorang driver online yang kelaparan dengan istri-anaknya di rumah tak punya apapun untuk dimakan, akan bisa menggerakkan kekuatan menjatuhkan siapapun di Istana,” pungkas Ferry Koto.
