Koma.id – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM sekaligus Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, terus menjadi sorotan publik. Selain proses hukum, isu keterlibatan aparat intelijen kini turut memicu respons dari parlemen dan masyarakat sipil.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa DPR memiliki Tim Pengawas (Timwas) Intelijen yang berwenang mendalami kasus tersebut, terutama karena adanya dugaan keterlibatan unsur intelijen negara.
“Karena pelakunya diduga berasal dari unsur BAIS, yang merupakan bagian dari aparat intelijen, maka penanganannya tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar TB Hasanuddin.
Timwas Intelijen DPR Turun Tangan
Timwas Intelijen merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk oleh Komisi I dan terdiri dari perwakilan setiap fraksi serta pimpinan komisi. Tim ini telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR dan memiliki mandat khusus untuk mengawasi kinerja lembaga intelijen.
Namun, dalam menjalankan tugasnya, Timwas juga terikat kewajiban menjaga kerahasiaan informasi intelijen sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya dugaan keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS), DPR menilai penting untuk memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa mengabaikan aspek pengawasan terhadap institusi negara.
Desakan Transparansi dari Masyarakat Sipil
Di sisi lain, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mempertanyakan langkah penyelidikan yang dilakukan oleh Puspom TNI dalam mengusut kasus ini.
TAUD menilai hingga kini belum ada transparansi dari TNI terkait identitas empat terduga pelaku yang diklaim telah diamankan.
“Kami mendesak Puspom TNI untuk bersikap transparan dan akuntabel dengan merilis foto atau menunjukkan pelaku secara langsung,” tegas perwakilan TAUD.
Menurut mereka, pernyataan TNI terkait penangkapan pelaku belum cukup untuk memastikan kebenaran tanpa adanya bukti yang dapat diakses publik.
Ujian Kepercayaan Publik
Kasus ini dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan menyangkut isu yang lebih luas, yakni kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya aparat keamanan dan intelijen.
Dorongan agar pengusutan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik serangan, terus menguat dari berbagai pihak.
Jika tidak ditangani secara transparan dan akuntabel, kasus ini berpotensi memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan komitmen negara dalam melindungi aktivis serta ruang demokrasi.
