Koma.id– Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan di tengah upaya pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan agenda kedaulatan nasional. Pasalnya sejumlah program strategis seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mengganggu kepentingan kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
“Kita saksikan bersama, langkah pemerintah perlahan mulai mengusik zona nyaman kelompok tertentu. Tak heran jika suasana terasa diobrak-abrik karena selama ini mereka bebas meraih keuntungan dan kini kepentingan itu mulai terganggu,” ujar Razak, dikutip.
Razak juga menyoroti kebijakan pengelolaan ekspor-impor melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang disebut bertujuan menutup celah praktik merugikan negara. Baginya pelemahan rupiah tidak semata dipengaruhi faktor ekonomi global, tetapi juga harus dilihat dalam konteks tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, Razak mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap kritis namun tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, beradab, dan mengedepankan kepentingan nasional.
“Jika ada masukan atau kritik, sampaikanlah dengan cara yang arif dan membangun melalui dialog publik, diskusi ilmiah atau menyusun usulan perbaikan yang nyata,” kata Razak.
