KOMA.ID, JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta. Ia menilai pengamanan yang dilakukan aparat berhasil menjaga situasi tetap kondusif di tengah aksi buruh yang berlangsung damai.
Dalam keterangannya, Haidar Alwi menyebut Polri menunjukkan kapasitas profesional melalui pendekatan preventif berbasis intelijen. Ia menyoroti keberhasilan aparat dalam mengamankan 101 orang yang diduga hendak memicu kerusuhan.
Pengamat: Militer Tak Perlu Dilibatkan Dalam Pengamanan Demonstrasi, Fokus Pertahanan Negara
“Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan kapasitas profesional dan terukur dalam mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Jakarta. Melalui operasi preventif berbasis intelijen, Polri berhasil mengamankan 101 orang yang diduga kuat hendak memicu kerusuhan di tengah aksi buruh yang berlangsung damai,” kata Haidar Alwi, Sabtu (2/5/2026).
Secara tidak langsung, ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi ruang demokrasi dari potensi gangguan. Dari hasil pengamanan, aparat juga menemukan sejumlah barang berbahaya yang mengindikasikan adanya rencana terorganisir untuk menciptakan kekacauan.
“Langkah ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi ruang demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan destruktif. Dari hasil pengamanan, aparat menemukan sejumlah barang berbahaya seperti bom molotov, bahan bakar, ketapel, hingga paku beton—indikasi kuat adanya niat terorganisir untuk menciptakan kekacauan,” ujarnya.
Haidar Alwi juga menilai pendekatan Polri yang mampu membedakan antara peserta aksi damai dan kelompok berpotensi anarkis menjadi faktor kunci keberhasilan pengamanan. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga hak konstitusional buruh tetap terlindungi.
“Polri secara tegas membedakan antara peserta aksi buruh yang menyampaikan aspirasi secara sah dengan kelompok yang berpotensi melakukan tindakan anarkis. Pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan pengamanan, karena menjaga hak konstitusional buruh untuk berdemonstrasi sekaligus mencegah eskalasi konflik yang dapat merugikan masyarakat luas,” terang Haidar Alwi.
Lebih lanjut, ia menyoroti sikap aparat yang dinilai tidak berlebihan dalam mengambil tindakan, meskipun terdapat indikasi kuat rencana kerusuhan. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan prosedur hukum dan hak asasi manusia patut diapresiasi.
“Menariknya, meskipun ditemukan indikasi kuat adanya rencana kerusuhan, Polri tidak serta-merta mengambil langkah represif berlebihan. Seluruh pihak yang diamankan tidak langsung ditahan, melainkan menjalani pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah,” tandasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dan sisi humanis dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, Haidar Alwi mengungkapkan bahwa Polri juga melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya jaringan di balik upaya kerusuhan tersebut, termasuk dugaan aliran dana dan aktor intelektual.
“Lebih jauh, Polri juga tidak berhenti pada penanganan di tingkat lapangan. Pendalaman terhadap dugaan aliran dana yang menggerakkan kelompok perusuh menunjukkan komitmen aparat untuk membongkar jaringan di balik layar, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual yang memanfaatkan momentum aksi buruh untuk tujuan tertentu,” tukas Haidar Alwi.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam penegakan hukum yang tidak lagi bersifat reaktif semata, melainkan lebih sistemik dan menyeluruh.
“Pendekatan ini menandai pergeseran penting dari sekadar respons insidental menuju strategi penegakan hukum yang sistemik,” sambungnya.
Haidar Alwi menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan May Day 2026 menjadi bukti bahwa stabilitas dan kebebasan dapat berjalan beriringan apabila negara hadir secara tepat.
“Keberhasilan pengamanan May Day 2026 menjadi bukti bahwa stabilitas dan kebebasan dapat berjalan beriringan ketika negara hadir secara tepat,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa langkah preventif tersebut, potensi kerusuhan tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga dapat merusak citra gerakan buruh itu sendiri.
“Tanpa intervensi preventif tersebut, potensi kerusuhan bukan hanya mengancam keselamatan publik, tetapi juga berisiko merusak legitimasi gerakan buruh itu sendiri,” tegas Haidar Alwi.
Di akhir pernyataannya, Haidar Alwi kembali menegaskan dukungannya terhadap langkah Polri dalam menjaga keamanan sekaligus melindungi kebebasan berpendapat. Ia menambahkan, komitmen Polri dalam menjaga ketertiban umum tanpa mengorbankan kebebasan merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
“Dengan demikian, langkah Polri patut diapresiasi sebagai bentuk perlindungan terhadap demokrasi yang sehat. Aksi buruh tetap berlangsung aman, aspirasi tetap tersampaikan, dan masyarakat luas terhindar dari dampak negatif konflik sosial,” pungkasnya.
