Koma.id | Jakarta – Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat siang sempat diwarnai ketegangan dengan aparat kepolisian. Rombongan sekitar 700 mahasiswa yang berangkat dari Depok menggunakan 14 bus tertahan di kawasan Simpang Susun Semanggi setelah akses menuju Jalan Sudirman ditutup sementara.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut massa aksi telah mengantongi surat pemberitahuan dan menyebarkan informasi titik unjuk rasa melalui media sosial. Namun, aparat kepolisian meminta agar lokasi aksi dipindahkan ke Gedung DPR/MPR.
“Kami sudah memberikan surat pemberitahuan aksi, pun juga mempublikasikan titik aksi. Tapi kami dipaksa pindah ke DPR/MPR,” ujarnya.
Situasi sempat memanas ketika mahasiswa meminta akses menuju Bundaran HI dibuka. Permintaan itu tidak diindahkan hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat di lokasi. Sekitar pukul 14.00 WIB, polisi akhirnya mengizinkan massa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki atau longmarch menuju Bundaran HI sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan pengalihan lokasi aksi dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas.
“Bundaran HI bukan lokasi yang tepat karena aktivitas perekonomian yang padat. Aspirasi tetap bisa disampaikan di DPR/MPR atau Patung Kuda,” katanya.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan tetap bersikeras menggelar aksi di Bundaran HI. Mereka menolak dialihkan dan menyebut pemilihan lokasi tersebut sebagai simbol kekecewaan terhadap DPR dan Presiden.
Lima Tuntutan Lengkap Mahasiswa UI
- Stop pemborosan APBN Menilai pengelolaan anggaran negara tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
- Turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok Kenaikan harga dianggap semakin memberatkan rakyat.
- Hentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih Program Makan Bergizi Gratis serta koperasi desa dinilai boros anggaran.
- Stop militerisme di ranah sipil Menolak praktik militerisasi dalam kehidupan sipil yang dianggap mengancam demokrasi.
- Presiden akui kesalahan pemerintah Mendesak Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kegagalan kebijakan.
