Koma.id– Pengamat pendidikan dari Universitas Lampung, M. Thoha B Sampurna Jaya, menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap pegawai SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan guru honorer. Khususnya terkait alokasi anggaran pendidikan yang dipotong untuk mensuport program MBG. Kondisi tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer.
Menurut Thoha, banyak guru honorer saat ini masih menerima upah yang sangat rendah, bahkan hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Di sisi lain, pegawai dalam program SPPG, termasuk posisi non-pengajar seperti sopir, disebut memperoleh penghasilan hingga jutaan rupiah.
“Jadi memang kondisi semacam itu menimbulkan kecemburuan dari para guru-guru honorer,” kata Thoha, Kamis (16/4/2026).
Ia juga mengingatkan kembali janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada 2024 yang menyebutkan adanya tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta bagi guru, termasuk honorer. Namun hingga kini, realisasi janji tersebut dinilai belum terlihat signifikan. Thoha menilai kurangnya perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi salah satu penyebab persoalan ini belum terselesaikan.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan pengangkatan pegawai SPPG di tengah harapan guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK berpotensi memperbesar ketimpangan.
“Padahal kalau soal BBM kenaikan bisa diatasi dan ditanggung oleh pemerintah tidak berubah, kenapa untuk para guru dalam dunia pendidikan tidak bisa diatasi,” tandasnya.
Terkait program MBG, Thoha menegaskan pihaknya tidak menolak kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan program berjalan tepat sasaran, terutama untuk mengatasi masalah stunting pada anak dari keluarga kurang mampu. Sementara masih ditemukan kasus di lapangan di mana makanan MBG tidak dimanfaatkan secara optimal oleh siswa dari kelompok ekonomi menengah ke atas.
“Jadi yang menerimanya memang perlu dan sangat membutuhkan dan kemudian anggarannya juga bisa lebih efisien,” pungkasnya.
