Koma.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 50 kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang Januari 2026. Angka ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2/2026).
Meski begitu, pernyataan Dadan yang menyebut angka keracunan tersebut menurun dan mengucap “alhamdulillah” menuai sorotan tajam dari DPR dan sebagian publik yang menilai respons BGN kurang sensitif terhadap dampak nyata program tersebut.
Menurut Dadan, jumlah 50 kejadian itu relatif lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, meskipun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meningkat tajam di awal tahun. Ia juga mengatakan pengawasan diperketat dengan pemberian peringatan kepada SPPG yang melakukan pelanggaran.
“Alhamdulillah, kasus kejadiannya selama Januari ini kan 50 kali kejadian ya… itu jauh lebih kecil dibandingkan ketika Oktober atau September,” ujar Dadan.
BGN pun berniat menerapkan sertifikasi dan akreditasi bagi semua SPPG agar tingkat kejadian keracunan dapat diminimalkan di kemudian hari.
Sorotan DPR dan Publik
Data BGN menunjukkan tren penurunan kasus, namun DPR sebelumnya telah menyoroti bahwa kasus keracunan MBG yang terkait dengan program ini sangat signifikan dalam beberapa periode. Pada rapat kerja di DPR tahun lalu, BGN mencatat hampir 48 persen dari total kasus keracunan pangan nasional berasal dari program MBG.
Selain itu, berbagai laporan independen dan pemantau pendidikan memaparkan bahwa jumlah korban keracunan sejak program ini diluncurkan jauh lebih tinggi dari angka yang diungkapkan BGN, dengan ribuan siswa menjadi korban di beberapa daerah.
Kritik terhadap pernyataan “alhamdulillah karena menurun” juga datang dari kalangan masyarakat sipil yang menganggap sikap seperti itu minim empati terhadap dampak kesehatan, terutama pada anak sekolah yang acap kali menjadi penerima manfaat utama program ini.
Sejumlah pengamat menyatakan bahwa meski secara angka dilaporkan menurun, kasus keracunan MBG tetap merupakan masalah serius yang menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan mutu gizi serta sanitasi di lapangan.
Evaluasi Sistem Diperlukan
Kasus keracunan yang terus berulang—dengan catatan sebelumnya mencapai ribuan korban di sejumlah wilayah—membuka pertanyaan tentang efektivitas pengawasan serta kesiapan SPPG dalam menjalankan protokol keamanan pangan yang ketat.
Para pengkritik menilai sertifikasi dan akreditasi saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan penegakan standar higienis, pelatihan menyeluruh bagi pengelola dapur SPPG, serta mekanisme penanganan cepat saat kasus keracunan terjadi.
Respons BGN yang terkesan menonjolkan turunnya angka tanpa disertai rencana konkret pencegahan lanjutan yang tegas dipandang sebagai bentuk minimnya pengakuan atas risiko yang dihadapi korban dan keluarganya.
Sementara itu, pemerintah melalui BGN dan kementerian terkait telah memerintahkan langkah-langkah tambahan termasuk pengujian keamanan makanan di dapur SPPG serta penyelarasan pelaporan kasus secara terintegrasi dengan kantor kesehatan setempat.
